Warga RI Rugi Rp 9,1 T, Kominfo Perketat Syarat Ganti Nomor HP

Uptodai.com - Kerugian fantastis akibat penipuan digital di Indonesia telah mencapai angka yang mencengangkan, yaitu Rp 9,1 triliun. Angka ini tercatat sejak November 2024 hingga saat ini, memaksa pemerintah mengambil tindakan tegas.

Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) secara resmi mengumumkan bahwa syarat ganti nomor HP diperketat melalui kebijakan registrasi biometrik. Langkah ini diambil untuk melindungi masyarakat dari berbagai modus kejahatan siber yang terus berulang.

Skala Kerugian dan Modus Operandi Kejahatan Digital

Besarnya kerugian ini menjadi alarm keras bagi ekosistem pembayaran dan pengguna internet di Tanah Air. Data menunjukkan bahwa fraud digital telah menyebabkan kerugian Rp 4,6 triliun hanya dalam ekosistem pembayaran hingga Agustus 2025. Lebih lanjut, sekitar 22% atau lebih dari 50 juta pengguna internet Indonesia tercatat pernah menjadi korban penipuan di ruang digital.

Meutya, perwakilan dari Kemkomdigi, menjelaskan bahwa akar masalah utama terletak pada anonimitas. Para pelaku kejahatan memanfaatkan celah identitas, sering kali melalui penggunaan nomor seluler yang validasinya lemah. Mereka menyamar, menipu, lalu berpindah nomor dengan cepat ketika terdeteksi.

Modus operandi yang marak memanfaatkan celah identitas ini meliputi SIM swap fraud, smishing, spoofing, social engineering, hingga penyalahgunaan OTP. Mata rantai kejahatan ini sulit diputus karena pelaku bisa terus menerus berganti identitas digital tanpa terdeteksi.

Mencegah Kerugian Triliunan dengan Registrasi Biometrik

Untuk memutus mata rantai kejahatan siber ini, pemerintah meluncurkan program yang diberi nama SEMANTIK, singkatan dari Senyum, Aman dengan Biometrik. Program ini diterjemahkan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 yang baru saja diundangkan Januari ini.

Aturan baru ini secara fundamental mengubah tata kelola SIM Card, terutama saat proses penggantian atau registrasi ulang. Meutya menegaskan bahwa penguatan ini diperlukan demi perlindungan konsumen yang lebih optimal.

Kini, validasi identitas tidak lagi cukup hanya dengan data NIK dan Kartu Keluarga. Setiap registrasi, baik melalui kanal website, gerai resmi, maupun vending machine di outlet yang disediakan, wajib menyertakan data biometrik berupa pengenalan wajah. Langkah ini memastikan setiap nomor terikat kuat pada identitas fisik pemiliknya.

Implementasi Bertahap di Seluruh Wilayah

Pemberlakuan penuh dari Permenkomdigi ini tidak langsung serentak. Pemerintah memberikan waktu transisi yang cukup panjang, yaitu enam bulan, setelah Permenkomdigi Nomor 7 Tahun 2026 diundangkan.

Meskipun demikian, di kota-kota besar, registrasi biometrik diharapkan sudah mulai berjalan penuh sejak Januari ini. Namun, Kemkomdigi menyadari adanya tantangan geografis dan infrastruktur.

Meutya menambahkan, waktu yang diberikan hingga Juni adalah pertimbangan untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Daerah-daerah yang aksesnya cukup jauh dan membutuhkan penyiapan infrastruktur tambahan diberikan kelonggaran waktu lebih lama. Tujuan akhirnya adalah menciptakan ekosistem digital yang aman dan meminimalisir kerugian kejahatan digital RI di masa mendatang.