Uptodai.com - Seleksi CASN Kementerian HAM 2026 kini memasuki babak krusial dengan melibatkan puluhan ribu peserta dari berbagai wilayah di Indonesia. Tercatat sebanyak 23.836 pelamar mengikuti ujian berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk memperebutkan posisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Langkah ini menjadi bagian dari transformasi besar pemerintah dalam memperkuat birokrasi di sektor hak asasi manusia.

Para peserta yang mengikuti tahapan ini merupakan pelamar seleksi pengadaan PPPK tahun anggaran 2025. Sebelumnya, mereka sempat dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi namun berhasil memanfaatkan masa sanggah secara optimal. Proses sanggah tersebut berlangsung pada 31 Januari hingga 2 Februari 2026 melalui portal resmi SSCASN BKN.

Selama masa sanggah, para pelamar memberikan klarifikasi tanpa diperbolehkan memperbaiki, mengunggah ulang, atau menambah dokumen baru. Ketegasan aturan ini bertujuan untuk menjaga keadilan bagi seluruh pelamar yang sejak awal telah memenuhi syarat. Setelah verifikasi ulang selesai, ribuan peserta akhirnya dinyatakan berhak melanjutkan ke tahap seleksi kompetensi.

Pelaksanaan Tes CAT di 35 Titik Lokasi BKN

Pemerintah menyelenggarakan Tes CAT BKN Kementerian HAM secara serentak di 35 titik lokasi kantor Badan Kepegawaian Negara. Lokasi ujian ini tersebar mulai dari BKN Pusat, Kantor Regional, hingga Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN di seluruh pelosok negeri. Pelaksanaan tes kompetensi ini dijadwalkan berlangsung selama enam hari, yakni mulai 11 hingga 16 Februari 2026.

Penggunaan sistem CAT dalam Seleksi CASN Kementerian HAM 2026 menjamin hasil yang real-time dan transparan bagi publik. Setiap peserta dapat langsung melihat skor mereka segera setelah menyelesaikan soal-soal ujian di layar komputer. Metode ini terbukti efektif dalam meminimalisir praktik kecurangan dan intervensi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi ASN BKN, Jumiati, menegaskan bahwa sistem ini merupakan garda terdepan dalam menjaga integritas rekrutmen. Ia meminta para peserta untuk sepenuhnya berkonsentrasi pada kemampuan diri sendiri selama ujian berlangsung. BKN menjamin bahwa objektivitas seleksi menjadi prioritas utama dalam melahirkan calon aparatur negara yang berkualitas.

Jaminan Objektivitas dan Integritas Calon ASN

Jumiati juga mengingatkan bahwa sikap jujur dan berintegritas adalah modal utama bagi setiap calon ASN di Kementerian HAM. Menurutnya, integritas bukan sekadar jargon, melainkan nilai dasar yang harus tertanam sejak proses seleksi dimulai. Dengan sistem yang sudah terdigitalisasi, tidak ada ruang bagi oknum yang menjanjikan kelulusan secara instan.

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian HAM, Novita Ilmaris, memberikan arahan khusus kepada seluruh peserta ujian. Novita menekankan bahwa tahapan seleksi administrasi yang telah mereka lalui merupakan ujian ketelitian dan kejelian. Hal ini sangat relevan dengan beban kerja di kementerian yang menuntut akurasi tinggi dalam setiap kebijakan.

Ia berpesan agar seluruh peserta menunjukkan kemampuan terbaik mereka dan tetap menjunjung tinggi sportivitas. Selain persiapan teknis, Novita juga mengajak para pelamar untuk tetap berdoa dan menjaga optimisme hingga pengumuman akhir nanti. Keberhasilan dalam seleksi ini diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi pelayanan publik di bidang HAM.

Formasi Jabatan untuk SDM Profesional

Kementerian HAM membuka peluang bagi talenta-talenta terbaik untuk mengisi lima jenis jabatan strategis di lingkungan instansi tersebut. Jabatan yang tersedia meliputi Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama dan Perencana Ahli Pertama. Selain itu, terdapat pula posisi untuk Apoteker Ahli Pertama yang akan menunjang layanan kesehatan di bawah naungan kementerian.

Dua posisi lainnya yang tidak kalah penting adalah Penata Layanan Operasional dan Pengelola Layanan Operasional. Kelima formasi ini dirancang khusus untuk menjaring sumber daya manusia yang tidak hanya profesional secara teknis, tetapi juga memiliki empati tinggi. Hal ini sejalan dengan visi kementerian dalam menegakkan keadilan dan perlindungan hak asasi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Upaya rekrutmen melalui Seleksi CASN Kementerian HAM 2026 ini diharapkan dapat menutup celah kekurangan tenaga ahli di berbagai unit kerja. Dengan masuknya tenaga PPPK baru, akselerasi program kerja kementerian diprediksi akan berjalan lebih cepat dan efisien. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem rekrutmen agar semakin inklusif dan akuntabel di masa depan.