Uptodai.com - Ketegangan diplomatik Myanmar Timor Leste kembali mencapai titik didih setelah pemerintah Dili secara resmi memulai penyelidikan atas dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh junta militer. Langkah berani ini memicu kemarahan besar dari pihak otoritas Myanmar yang kini menguasai pemerintahan melalui kudeta. Sebagai bentuk protes keras, junta militer Myanmar memutuskan untuk mengusir diplomat senior Timor Leste dari wilayah mereka.

Perselisihan ini bermula ketika Organisasi Hak Asasi Manusia Chin (CHRO) mengumumkan bahwa Timor Leste telah membuka berkas pidana terhadap para pemimpin junta. CHRO, yang mewakili etnis minoritas Chin, mengapresiasi langkah Dili yang bersedia memproses laporan mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan. Seorang jaksa senior di Timor Leste kabarnya telah ditunjuk untuk memimpin investigasi mendalam terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh organisasi tersebut.

Bukti Pelanggaran Berat Militer Myanmar

Pihak CHRO mengklaim telah mengantongi sejumlah bukti kuat yang tidak terbantahkan untuk menyeret petinggi militer Myanmar ke meja hijau. Laporan tersebut mencakup serangkaian pelanggaran berat, mulai dari aksi pembantaian warga sipil hingga serangan udara yang menargetkan fasilitas kesehatan. Mereka menegaskan bahwa tindakan militer selama ini telah melampaui batas kemanusiaan dan harus mendapat ganjaran hukum internasional.

Dalam berkas pengaduan tersebut, terdapat rincian mengerikan mengenai dugaan pemerkosaan berkelompok yang dilakukan oleh oknum tentara. Selain itu, terdapat laporan mengenai pembantaian sepuluh orang warga dalam satu insiden serta pembunuhan terhadap pejabat agama yang dihormati. Serangan udara di rumah sakit juga menjadi poin krusial yang menunjukkan betapa brutalnya konflik internal yang sedang terjadi di Myanmar.

Respons Keras Junta dan Pengusiran Diplomat

Pemerintah junta Myanmar tidak tinggal diam dan segera memberikan reaksi yang sangat agresif terhadap langkah hukum Timor Leste tersebut. Mereka menilai tindakan Dili sebagai bentuk provokasi diplomatik yang tidak berdasar dan mencampuri urusan kedaulatan negara lain. Melalui pernyataan resminya, junta mengungkapkan kekecewaan mendalam atas penunjukan jaksa oleh pemerintah Timor Leste untuk menyelidiki kasus internal mereka.

Sebagai buntut dari kemarahan tersebut, junta Myanmar memanggil Kuasa Usaha Timor Leste pada hari Jumat pekan lalu untuk menyampaikan nota protes. Tidak hanya sekadar teguran, otoritas Myanmar memberikan tenggat waktu hanya satu minggu bagi diplomat tersebut untuk angkat kaki dari negara itu. Langkah pengusiran ini menandai babak baru ketegangan diplomatik Myanmar Timor Leste yang semakin terbuka di mata internasional.

Pelanggaran Piagam ASEAN dan Prinsip Non-Intervensi

Konflik ini menjadi semakin rumit karena melibatkan dua negara yang berada di bawah naungan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Timor Leste sendiri baru saja mendapatkan status sebagai anggota ke-11 blok regional tersebut pada Oktober 2025 lalu. Keanggotaan baru ini seharusnya membawa semangat solidaritas, namun kenyataannya justru memicu perdebatan mengenai prinsip dasar organisasi.

Junta Myanmar menuduh Timor Leste telah melanggar pasal-pasal dalam Piagam ASEAN yang menekankan pentingnya menghormati kedaulatan negara anggota. Mereka berargumen bahwa setiap negara tidak boleh melakukan intervensi terhadap masalah dalam negeri sesama anggota ASEAN. Tindakan Dili yang membuka penyelidikan kriminal dianggap sebagai preseden buruk yang merusak stabilitas kerja sama di kawasan Asia Tenggara.

Sejarah Panjang Perselisihan Dili dan Naypyidaw

Insiden pengusiran diplomat ini sebenarnya bukan pertama kalinya terjadi dalam hubungan bilateral kedua negara tersebut. Pada Agustus 2023, junta Myanmar juga pernah mengusir diplomat tinggi Timor Leste karena alasan yang serupa. Saat itu, pemerintah Timor Leste melakukan pertemuan resmi dengan administrasi bayangan Myanmar yang dianggap sebagai organisasi terlarang oleh junta.

Analis internasional menilai bahwa keberanian Timor Leste dalam menyuarakan isu hak asasi manusia mencerminkan posisi politik mereka yang unik. Sebagai negara yang pernah berjuang lama untuk kemerdekaan, Timor Leste memiliki sensitivitas tinggi terhadap isu penindasan militer. Namun, langkah ini diprediksi akan terus memicu gesekan panas dengan Myanmar selama junta masih memegang kendali kekuasaan di Naypyidaw.