Hashim Ungkap 27 Juta Keluarga Huni Rumah Tidak Layak Huni

Uptodai.com - Masalah rumah tidak layak huni masih menjadi tantangan besar bagi pembangunan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia saat ini. Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Lingkungan Hidup, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan data mengejutkan mengenai kondisi hunian warga.

Ia menyebutkan bahwa sekitar 27 juta keluarga di tanah air masih menempati tempat tinggal yang jauh dari standar kesehatan. Kondisi ini mencakup kawasan kumuh, gubuk-gubuk liar, hingga hunian yang tidak memiliki akses air bersih maupun aliran listrik yang memadai.

Hashim menyampaikan keprihatinannya saat meninjau lokasi pembangunan di Cikarang, Jawa Barat, pada Minggu (8/3/2026). Menurutnya, angka tersebut mencerminkan realitas pahit yang harus segera mendapat penanganan serius dari pemerintah pusat maupun daerah.

Tingginya Angka Backlog dan Antrean Hunian

Selain kondisi fisik bangunan yang buruk, Hashim juga menyoroti masalah backlog atau kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan rumah. Saat ini, jutaan keluarga masih kesulitan mendapatkan akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Ia mengungkapkan bahwa antrean keluarga yang sedang mencari rumah baru mencapai angka yang sangat fantastis. Berdasarkan data yang ia terima, terdapat sekitar 9 hingga 15 juta keluarga yang masuk dalam daftar tunggu hunian layak.

Kondisi ini menjadi alasan utama pemerintah untuk mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Langkah strategis ini bertujuan untuk memangkas angka backlog yang terus membengkak setiap tahunnya.

Dampak Sektor Perumahan Terhadap Ekonomi Nasional

Pembangunan perumahan massal bukan sekadar memberikan tempat berteduh bagi warga, melainkan juga menggerakkan roda ekonomi. Hashim menjelaskan bahwa sektor properti memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang sangat luas bagi industri lainnya.

Saat ini, kontribusi sektor perumahan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di angka sekitar 2 persen. Pemerintah optimis angka ini akan melonjak drastis jika proyek pembangunan apartemen dan rumah rakyat berjalan sesuai rencana.

Jika program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun terlaksana dengan baik, kontribusi sektor ini bisa meningkat hingga 2 persen tambahan. Hal tersebut berpotensi mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional dari angka 5,3 persen menuju target ambisius 7 persen.

Kolaborasi Strategis dan Pemanfaatan Lahan Negara

Untuk mewujudkan target besar tersebut, pemerintah mulai menjalin kerja sama dengan berbagai pihak swasta, termasuk Lippo Grup. Kolaborasi ini akan menghasilkan sekitar 140.000 unit hunian vertikal di atas lahan seluas 30 hektare di kawasan Cikarang.

Pemerintah juga berencana memaksimalkan penggunaan lahan milik negara yang selama ini belum teroptimalkan dengan baik. Salah satunya adalah pemanfaatan lahan seluas 45 hektare milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Jakarta.

Selain itu, lahan seluas 41 hektare milik Kementerian Pertahanan di Jakarta Pusat juga masuk dalam skema pembangunan hunian. Langkah ini diharapkan mampu menyediakan solusi tempat tinggal di tengah keterbatasan lahan di kawasan perkotaan yang padat penduduk.