Uptodai.com - Presiden Prabowo Subianto akhirnya membeberkan strategi terkait sumber pembiayaan ekonomi Prabowo guna mengejar target pertumbuhan sebesar 8 persen. Langkah strategis ini menjadi jawaban atas keraguan banyak pihak mengenai ketersediaan anggaran negara untuk mendanai berbagai program pembangunan ambisius. Pemerintah optimistis bahwa ruang fiskal masih sangat terbuka lebar jika dikelola dengan cara-cara yang lebih modern dan transparan.

Dalam sebuah diskusi mendalam bersama anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Chatib Basri, Prabowo menegaskan optimisme pemerintahannya dalam mengelola keuangan negara. Ia melihat potensi besar yang selama ini belum tergarap maksimal untuk memperkuat pundi-pundi pendapatan nasional. Fokus utama pemerintah saat ini adalah mengidentifikasi titik-titik lemah dalam sistem birokrasi yang memicu pemborosan.

Strategi Prabowo Menutup Kebocoran Anggaran Negara

Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa salah satu pilar utama dalam mencari dana adalah dengan menutup berbagai kebocoran anggaran yang selama ini terjadi. Ia mengakui bahwa inefisiensi masih menjadi tantangan besar dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan pengetatan pengawasan di setiap lini kementerian dan lembaga tinggi negara.

Pemerintah kini mengandalkan teknologi digital melalui program GovTech untuk meminimalisir interaksi manusia yang berisiko menimbulkan praktik korupsi. Digitalisasi sistem pemerintahan ini dipercaya mampu menciptakan transparansi yang jauh lebih baik daripada sistem konvensional. Prabowo yakin bahwa dengan sistem yang terintegrasi, setiap rupiah yang keluar dari kas negara dapat terpantau secara akurat dan tepat sasaran.

Luhut Binsar Pandjaitan, selaku Ketua Dewan Ekonomi Nasional, telah melaporkan bahwa implementasi GovTech dapat memberikan dampak instan pada efisiensi fiskal. Melalui sistem ini, pemerintah memproyeksikan adanya pengurangan kebocoran anggaran secara signifikan dalam waktu singkat. Hal ini menjadi modal penting bagi pemerintah untuk mengalihkan dana tersebut ke sektor produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Mengejar Target Rasio Pajak Setara Negara Asia

Selain efisiensi, peningkatan rasio pajak atau tax ratio menjadi instrumen vital dalam sumber pembiayaan ekonomi Prabowo. Saat ini, rasio pajak Indonesia masih berada di angka 9 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang tergolong rendah dibandingkan negara tetangga. Prabowo menargetkan angka ini harus segera naik ke level 12 hingga 13 persen agar pembangunan bisa berjalan lebih akseleratif.

Berdasarkan perhitungan dari DEN, penggunaan teknologi digital dalam sistem perpajakan berpotensi meningkatkan rasio pajak sebesar 3,5 persen dalam waktu dekat. Jika target ini tercapai, posisi fiskal Indonesia akan sejajar dengan negara-negara berkembang lainnya di kawasan Asia. Presiden menekankan bahwa tren pertumbuhan pajak yang positif dalam beberapa bulan terakhir menjadi sinyal kuat bahwa target ini sangat realistis untuk dicapai.

Prabowo mencatat bahwa pertumbuhan setoran pajak sempat menyentuh angka 30 persen secara konsisten dalam periode tertentu. Jika tren pertumbuhan bulanan ini mampu dipertahankan sepanjang tahun 2026, maka kapasitas belanja negara akan meningkat drastis. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki basis data perpajakan agar cakupan wajib pajak semakin luas dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tantangan Restitusi dan Realita Pajak Neto

Meskipun menunjukkan angka pertumbuhan yang impresif, Chatib Basri memberikan catatan kritis mengenai kenaikan setoran pajak tersebut. Mantan Menteri Keuangan itu mengingatkan bahwa pertumbuhan 30 persen tersebut masih bersifat bruto atau kotor. Setelah dikurangi dengan pengembalian pajak atau restitusi, pertumbuhan neto yang sebenarnya hanya berada di kisaran 7 persen.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan strategi khusus untuk menghitung ulang mekanisme perpajakan. Ia tidak menampik adanya tantangan dalam pencapaian target neto, namun tetap optimistis dengan adanya sumber pendanaan lain. Pemerintah akan terus melakukan penyesuaian kebijakan agar selisih antara bruto dan neto tidak terlalu lebar sehingga arus kas negara tetap stabil.

Optimisme ini juga didukung oleh rencana optimalisasi aset negara dan penguatan sektor investasi yang akan menjadi mesin pertumbuhan baru. Dengan kombinasi antara digitalisasi, efisiensi anggaran, dan reformasi perpajakan, pemerintah yakin target pertumbuhan ekonomi 8 persen bukan sekadar impian. Keberhasilan strategi ini nantinya akan menentukan keberlanjutan program-program kerakyatan yang telah dicanangkan sejak awal masa jabatan.