Mendagri Tito Imbau Pemda Fasilitasi Nobar Piala Dunia 2026

Uptodai.com - Mendagri Tito imbau Pemda fasilitasi nobar Piala Dunia 2026 guna mendorong geliat ekonomi di tingkat daerah. Langkah strategis ini diharapkan mampu menghidupkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta menciptakan ruang hiburan positif bagi masyarakat luas. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa momentum olahraga global seperti ini harus dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah.

Menurut Tito, kegiatan nonton bareng atau nobar tidak sekadar menjadi sarana rekreasi publik. Acara ini berpotensi besar menggerakkan roda perekonomian lokal melalui keterlibatan aktif para pelaku usaha kreatif dan komunitas setempat. Dengan memfasilitasi ruang publik untuk berkumpul, Pemda secara tidak langsung membantu meningkatkan pendapatan pedagang kecil di sekitar lokasi acara.

Sinergi Pengendalian Inflasi Daerah

Selain membahas semarak pesta sepak bola dunia, rapat koordinasi tersebut juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas harga pangan nasional. Tito mengapresiasi capaian inflasi Mei 2026 yang terkendali pada angka 3,08 persen secara tahunan. Kendati demikian, ia mengingatkan seluruh kepala daerah untuk tetap waspada terhadap fluktuasi harga komoditas penting seperti minyak goreng.

Apresiasi khusus juga diberikan kepada Kementerian Pertanian dan Perum Bulog atas keberhasilan mereka menjaga pasokan beras tetap aman. Berkat koordinasi yang solid, harga beras nasional relatif stabil dan tidak memicu lonjakan inflasi yang signifikan. Pemda diminta terus melakukan pemantauan pasar secara berkala demi mengantisipasi lonjakan harga yang mendadak.

Dukungan Penuh untuk Sensus Ekonomi 2026

Dalam kesempatan yang sama, Kemendagri resmi bersinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) melalui penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB). Kesepakatan ini berfokus pada dukungan penuh pemerintah daerah terhadap kesuksesan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Tito menekankan bahwa akurasi data ekonomi sangat krusial sebagai fondasi penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

Tito menginstruksikan seluruh jajaran Pemda untuk memperkuat koordinasi dengan kantor BPS di wilayah masing-masing. Langkah kolaboratif ini penting agar pengumpulan data di lapangan dapat berjalan lancar tanpa hambatan administratif. Data yang berkualitas nantinya akan menjadi rujukan utama dalam merumuskan program kesejahteraan masyarakat.

Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, La Ode Ahmad Pidana Bolombo, menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen penuh mendukung sinergi pusat dan daerah ini. Penguatan ekonomi desa dan penyediaan data yang akurat dinilai sebagai pilar utama pembangunan daerah yang berkelanjutan. Melalui kolaborasi ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi nasional dapat dirasakan hingga ke pelosok desa.