Uptodai.com - Kementerian Hak Asasi Manusia memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan IKN ramah HAM di Kalimantan Timur. Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, melakukan kunjungan langsung ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) untuk meninjau infrastruktur yang sedang berjalan. Dalam peninjauan tersebut, ia melihat langsung bagaimana aksesibilitas bagi penyandang disabilitas telah diintegrasikan sejak tahap awal konstruksi. Langkah ini dinilai sebagai lompatan besar dalam sejarah pembangunan kota modern di Indonesia.

Mugiyanto menegaskan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) dirancang bukan sekadar sebagai pusat pemerintahan baru, melainkan kota masa depan yang inklusif. Menurutnya, trotoar jalan yang lebar, guiding block yang presisi, serta akses gedung yang landai membuktikan kepedulian terhadap kelompok rentan. Selain itu, kehadiran ruang terbuka hijau yang melimpah turut mendukung hak warga atas lingkungan hidup yang sehat. Ia optimis Nusantara akan menjadi percontohan tata kota yang ideal bagi dunia internasional.

Kolaborasi Strategis Kementerian HAM dan Otorita IKN

Kunjungan kerja yang berlangsung pada Senin (22/6/2026) ini bertujuan untuk memperkuat sinergi regulasi antara kedua lembaga negara tersebut. Otorita IKN (OIKN) menyambut hangat kehadiran rombongan kementerian guna memastikan tidak ada hak-hak masyarakat lokal yang terabaikan selama proses transisi. Pertemuan intensif ini juga membahas nasib para pekerja konstruksi, pemenuhan upah layak, serta jaminan keselamatan kerja yang ketat. Semua pihak sepakat bahwa kesejahteraan pekerja adalah pilar utama dari pembangunan yang bermartabat.

Baca Juga:
Smart City IKN Mulai Dibangun, Target Beroperasi Akhir 2027
Investasi Ibu Kota Nusantara Tembus Rp1,2 Triliun, Basuki Beri Jaminan
Hashim Djojohadikusumo Puji Pesatnya Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Selain meninjau proyek fisik, Mugiyanto juga menyempatkan diri untuk berdialog langsung dengan warga lokal di Kecamatan Sepaku. Didampingi oleh camat setempat, ia mendengarkan berbagai aspirasi terkait dampak sosial dan ekonomi dari mega proyek ini. Dialog dua arah ini penting untuk meminimalkan potensi konflik agraria serta memastikan masyarakat sekitar mendapat manfaat ekonomi langsung. Aspirasi tersebut nantinya akan diformulasikan menjadi rekomendasi kebijakan pembangunan yang lebih humanis.

Menggagas Konsep Human Rights City

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyambut baik masukan konstruktif dari Kementerian HAM untuk memperkuat perspektif kemanusiaan. Basuki menyatakan ketertarikannya untuk mengkaji lebih dalam konsep Human Rights City IKN yang diusulkan. Konsep global ini menekankan bahwa seluruh kebijakan kota harus berlandaskan pada pemenuhan hak-hak dasar warganya tanpa terkecuali. Kerja sama ini diharapkan melahirkan program konkret yang terukur demi masa depan Nusantara yang adil.