Uptodai.com - Pemerintah akan segera memberlakukan kebijakan pajak pedagang online di marketplace mulai 1 Juli mendatang. Langkah ini diambil untuk menciptakan keadilan berusaha antara pelaku usaha digital dan konvensional yang selama ini dinilai timpang. Melalui aturan baru ini, penyedia platform e-commerce wajib memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5% dari peredaran bruto pedagang.

Kebijakan ini merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang sempat tertunda penerapannya sejak tahun lalu. Purbaya, selaku perwakilan pemerintah, menegaskan bahwa kebijakan ini bukanlah pungutan pajak baru yang menambah beban finansial pedagang. Langkah ini murni merupakan mekanisme pergeseran pemungutan yang kini didelegasikan langsung kepada pihak pengelola platform marketplace.

Menciptakan Level Playing Field yang Adil

Selama ini, banyak pelaku usaha offline atau konvensional yang mengeluhkan ketimpangan beban pajak yang mereka tanggung secara mandiri. Pengusaha fisik diwajibkan membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak operasional lainnya secara ketat dan terpantau. Dengan adanya regulasi baru ini, pemerintah berharap ekosistem bisnis ritel di Indonesia menjadi lebih seimbang dan sehat bagi semua pihak.

Pertumbuhan sektor e-commerce di Indonesia memang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir dan menjadi tulang punggung ekonomi digital nasional. Namun, pesatnya transaksi digital ini sering kali belum terjangkau secara optimal oleh sistem pengawasan perpajakan nasional. Oleh karena itu, integrasi data transaksi e-commerce dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini menjadi prioritas utama pemerintah.

Mekanisme Pemungutan Pajak yang Lebih Praktis

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana, menjelaskan bahwa tarif pajak yang dikenakan sebenarnya tidak mengalami kenaikan. Perbedaannya hanya terletak pada sistem pemungutan yang kini otomatis dilakukan oleh sistem e-commerce yang terintegrasi langsung dengan DJP. Pedagang tidak perlu lagi melaporkan dan menyetorkan pajak ini secara manual yang sering kali menyita waktu operasional mereka.

Bagi pelaku UMKM, sistem pemungutan otomatis ini diharapkan dapat mempermudah kepatuhan administrasi perpajakan mereka tanpa mengganggu arus kas harian. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus melakukan sosialisasi intensif agar tidak terjadi kesalahpahaman informasi di tingkat pedagang kecil. Dengan kepatuhan pajak yang lebih baik, pelaku usaha lokal diharapkan dapat naik kelas dan bersaing di pasar global secara legal.