Terbukti! Dampak Insentif Mobil Listrik Dorong Investasi Rp36 T

Uptodai.com - Perdebatan mengenai dampak insentif mobil listrik terhadap industri otomotif nasional kini menemukan titik terang melalui data investasi yang solid. Selama ini, kritik utama sering menuding bahwa kebijakan fiskal hanya memuluskan jalan bagi kendaraan impor utuh (CBU) masuk ke pasar domestik. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa insentif tersebut justru berhasil menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan manufaktur lokal.

Pemerintah menegaskan bahwa insentif yang diberikan bukan sekadar stimulus jangka pendek. Kebijakan ini merupakan pancingan strategis untuk menarik komitmen jangka panjang dari para investor global. Bukti konkretnya terlihat dari lonjakan signifikan dalam realisasi investasi di sektor kendaraan listrik (EV) dalam dua tahun terakhir.

Data BKPM Membuktikan Komitmen Jangka Panjang

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Roro Reni Fitriani, memastikan bahwa insentif mobil listrik terbukti sangat berhasil di Indonesia. Keberhasilan ini tercermin jelas dari lonjakan investasi yang masif selama periode 2023 hingga 2025. BKPM mencatat realisasi investasi di sektor mobil listrik melonjak tajam hingga 147 persen.

Total nilai investasi yang berhasil dicatatkan mencapai angka fantastis, yakni Rp 36,1 triliun. Angka ini membantah anggapan bahwa insentif hanya menguntungkan importir semata. Sebaliknya, insentif menjadi magnet yang kuat bagi penanaman modal riil di dalam negeri.

Melampaui Sekadar Impor CBU

Roro menjelaskan bahwa pemerintah tidak semata-mata hanya membebaskan impor CBU masuk ke Indonesia. Kebijakan ini disertai syarat tegas, di mana pelaku usaha harus berkontribusi terhadap realisasi investasi secara jangka panjang.

Hal ini membuktikan bahwa insentif tersebut efektif menarik komitmen jangka panjang, bukan sekadar membuka keran impor sesaat. Investor didorong untuk membangun rantai pasok dan fasilitas produksi di Indonesia, memastikan keberlanjutan industri.

Fokus Pendalaman Manufaktur dan TKDN 40 Persen

Sejalan dengan peningkatan investasi, kapasitas produksi kendaraan listrik nasional juga terus bertumbuh. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat bahwa saat ini sudah ada 14 perusahaan yang berproduksi di Indonesia.

Kapasitas produksi nasional untuk kendaraan listrik kini mencapai sekitar 410 ribu unit per tahun. Angka ini menunjukkan kesiapan Indonesia menjadi basis produksi EV regional. Fokus utama pemerintah tahun ini akan beralih pada pendalaman manufaktur. Tujuannya adalah mencapai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen.

Target TKDN 40 persen ini sangat krusial. Pencapaian target tersebut akan memastikan bahwa kendaraan listrik yang diproduksi menggunakan komponen lokal secara signifikan. Langkah ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada impor, tetapi juga memperkuat ekosistem industri komponen di Tanah Air.

Insentif Fiskal Berakhir, Saatnya Beralih ke Non-Fiskal

Selain menarik investasi, insentif fiskal juga terbukti mendongkrak penjualan mobil listrik di pasar domestik. Penjualan mengalami kenaikan drastis dari tahun ke tahun. Sejak Peraturan Presiden (Perpres) 79/2023 diterbitkan, pertumbuhan rata-rata penjualan mencapai 147 persen per tahun.

Pertumbuhan ini juga didukung oleh visi kemandirian energi nasional. Deputi Bidang Infrastruktur Dasar Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Rachmat Kaimuddin, menekankan bahwa elektrifikasi bukan hanya isu lingkungan. Elektrifikasi adalah bagian integral dari strategi kemandirian energi. Indonesia beruntung karena 97% sumber listrik nasional berasal dari sumber domestik, sangat berbeda dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang masih bergantung pada impor.

Perpres 79/2023 memang berhasil menjalankan perannya dalam mempercepat pembentukan pasar kendaraan listrik nasional. Namun, stimulus yang dirancang bersifat sementara dalam program ini telah berakhir pada akhir tahun 2025.

Mendorong Kemudahan Operasional BEV

Untuk menjaga momentum positif ini, industri harus bergerak cepat. Rian Ernest dari Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik (AEML) mengungkapkan langkah selanjutnya adalah mempererat kolaborasi dengan regulator. Fokus utama kini adalah transisi dari insentif fiskal menuju insentif non-fiskal.

AEML ingin berkolaborasi lebih erat dengan regulator untuk mendorong insentif non-fiskal yang lebih berkelanjutan. Tujuannya adalah agar masyarakat makin tergerak beralih menggunakan Battery Electric Vehicle (BEV). Insentif non-fiskal ini mencakup berbagai kemudahan operasional yang ditawarkan, seperti prioritas parkir, jalur khusus, atau pengurangan biaya pengisian daya. Insentif jenis ini dianggap lebih efektif untuk jangka panjang karena menyentuh langsung aspek kemudahan penggunaan kendaraan listrik sehari-hari.