Kontroversi Kompensasi Coupang Rp 19 T, Dikritik DPR Korsel

Uptodai.com - Raksasa e-commerce Korea Selatan, Coupang, baru-baru ini mengumumkan dana ganti rugi sebesar 160 miliar won (sekitar Rp 19 triliun) sebagai respons atas insiden kebocoran data masif yang menimpa jutaan penggunanya. Namun, langkah pemberian Kompensasi Coupang dikritik DPR Korea Selatan dan lembaga konsumen, yang menilai skema tersebut tidak proporsional dan tidak berpihak pada konsumen.

Perusahaan yang sering disebut sebagai ‘Amazon-nya Korea’ itu berupaya meredam kemarahan publik dengan menawarkan kompensasi kepada sekitar 33,7 juta pemilik akun yang terdampak. Alih-alih memberikan uang tunai, Coupang memilih format voucher belanja, sebuah keputusan yang sontak memicu kontroversi.

Skema Ganti Rugi yang Dianggap Hanya Alat Pemasaran

Setiap pengguna yang datanya bocor dijanjikan menerima voucher senilai 50.000 won, atau setara dengan Rp 581.000. Voucher tersebut diklaim dapat digunakan untuk berbagai layanan yang tersedia dalam ekosistem Coupang.

Anggota parlemen dari Partai Demokrat, Choi Min-hee, menjadi salah satu kritikus paling vokal terhadap kebijakan ini. Ia menyoroti bahwa kupon kompensasi tersebut tidak sepenuhnya berpihak pada kepentingan konsumen yang telah dirugikan akibat kelalaian perusahaan.

Menurut Choi, voucher itu mayoritas hanya dapat dimanfaatkan untuk layanan Coupang yang kurang populer atau bahkan sulit diakses oleh pengguna biasa. Ia secara terang-terangan menuding manajemen Coupang berupaya memanfaatkan krisis kebocoran data ini sebagai peluang bisnis baru untuk mendorong penjualan.

Sorotan Lembaga Konsumen atas Skema Voucher Coupang

Kritik serupa juga dilontarkan oleh Dewan Nasional Organisasi Konsumen Korea. Kelompok advokasi konsumen ini berpendapat bahwa skema kompensasi yang diterapkan Coupang justru meremehkan tingkat keparahan insiden yang melibatkan data jutaan pelanggan.

Perwakilan organisasi tersebut menegaskan bahwa mekanisme ganti rugi ini lebih menyerupai alat pemasaran. Tujuannya adalah mendorong belanja tambahan di platform mereka, bukan sebagai bentuk ganti rugi yang layak dan adil bagi konsumen yang telah menjadi korban kejahatan siber.

Parlemen Korea Selatan Mendesak Transparansi

Menanggapi gelombang kritik yang terus meluas dari ranah politik dan sipil, Coupang memilih untuk bungkam. Perusahaan raksasa e-commerce ini menyatakan tidak akan memberikan komentar lebih lanjut terkait kebijakan kompensasi yang telah mereka tetapkan.

Sikap diam Coupang ini semakin memicu sorotan tajam dari publik dan badan legislatif. Oleh karena itu, Parlemen Korea Selatan kini berencana menggelar sidang khusus selama dua hari penuh untuk membahas tuntas kasus kebocoran data Coupang.

Sidang tersebut akan fokus mengevaluasi respons perusahaan terhadap para penggunanya yang terdampak dan mendesak transparansi. Legislator ingin memastikan bahwa hak-hak konsumen benar-benar terlindungi, bukan sekadar menjadi target promosi lanjutan.

Absensi Pendiri Coupang Menambah Ketegangan

Sebelumnya, pendiri Coupang, Kim Bom, memang telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas insiden pelanggaran data tersebut. Ia juga berjanji akan mempercepat proses pemberian kompensasi bagi pengguna yang terdampak.

Namun, Kim Bom sempat menolak hadir dalam sidang parlemen sebelumnya yang membahas isu ini. Ia beralasan telah memiliki komitmen lain yang telah dijadwalkan.

Absensi ini menjadi sorotan serius, sebab menunjukkan kurangnya rasa tanggung jawab eksekutif tertinggi perusahaan. Sikap tersebut semakin menambah ketegangan antara perusahaan teknologi besar tersebut dengan badan legislatif negara yang menuntut pertanggungjawaban penuh.