Perawatan Rambut Rontok Diusulkan Ditanggung Negara, Kenapa?

Uptodai.com - Wacana mengejutkan datang dari panggung politik Korea Selatan, di mana usulan agar perawatan rambut rontok ditanggung negara kini menjadi topik perdebatan hangat. Seorang politisi senior, Lee Jae-myung, secara tegas menyatakan bahwa masalah kebotakan tidak lagi bisa dipandang sebelah mata sebagai isu kosmetik semata.

Dalam pertemuan dengan pejabat pemerintah pada Desember lalu, Lee menekankan bahwa bagi sebagian besar masyarakat, kerontokan rambut telah bertransformasi menjadi “masalah bertahan hidup.” Pernyataan ini sontak memicu diskusi luas, mengingat sistem asuransi kesehatan nasional Korea (NHIS) saat ini sedang menghadapi tekanan finansial yang serius.

Pergeseran Status: Dari Kosmetik Menjadi Isu Kesehatan Mental

Korea Selatan dikenal memiliki standar kecantikan yang sangat tinggi, membuat isu kebotakan menjadi sensitif, terutama di kalangan generasi muda. Tekanan sosial yang intens ini memicu dampak psikologis signifikan bagi mereka yang mengalami kerontokan rambut.

Data otoritas kesehatan menunjukkan bahwa dari sekitar 240 ribu pasien yang mencari pengobatan terkait kerontokan rambut tahun lalu, 40% di antaranya berada dalam rentang usia 20 hingga 30-an. Angka ini menegaskan bahwa kerontokan rambut bukan hanya dialami oleh populasi usia lanjut.

Salah satu warga Seoul, Lee Won-woo (33), mengungkapkan kesulitan menata rambutnya karena garis rambut yang terus mundur, membuatnya merasa tidak menarik dan kehilangan kepercayaan diri. Oleh karena itu, Lee Jae-myung berargumen bahwa dengan memasukkan pengobatan kebotakan ditanggung asuransi, pemerintah mengakui dampak kesehatan mental dan kualitas hidup yang ditimbulkan oleh kondisi tersebut.

Defisit Asuransi Kesehatan Korea dan Kontroversi Anggaran

Saat ini, kebijakan asuransi kesehatan nasional Korea Selatan hanya menanggung biaya perawatan kerontokan rambut yang diakibatkan oleh penyakit tertentu. Kerontokan yang bersifat genetik atau umum belum termasuk dalam cakupan, sebab tidak diklasifikasikan sebagai kondisi yang mengancam nyawa, sebagaimana dijelaskan oleh Menteri Kesehatan Korea, Jeong Eun-kyeong.

Usulan perluasan cakupan ini langsung menuai kritik keras karena sistem jaminan sosial negara sedang berjuang melawan defisit. Tahun lalu saja, sistem tersebut mencatat defisit sebesar 11,4 triliun won, atau setara dengan sekitar US$7,7 miliar.

Berbagai pihak, termasuk Korean Medical Association, menilai bahwa dana negara seharusnya diprioritaskan untuk penyakit yang jauh lebih serius dan mendesak. Mereka khawatir penambahan tanggungan untuk perawatan rambut rontok ditanggung negara akan memperparah krisis fiskal yang sudah ada, apalagi dengan populasi yang semakin menua.

Reaksi Publik: Antara Kepentingan dan Politik Praktis

Di tengah dilema anggaran, usulan ini membelah opini publik. Di media sosial, beberapa warganet memuji Lee karena berani menyentuh isu yang sangat personal bagi banyak orang, bahkan menjulukinya sebagai presiden terbaik dalam sejarah.

Namun demikian, tak sedikit pula yang menilainya sebagai kebijakan yang sarat nuansa politis, atau upaya untuk “cari suara” menjelang pemilihan. Song Ji-hoon (32), seorang warga Seoul yang rutin mengonsumsi obat penumbuh rambut, mengakui bahwa biaya pengobatan relatif terjangkau, sekitar 300 ribu won per tahun (sekitar Rp3,5 juta).

Oleh karena itu, ia mempertanyakan urgensi kebijakan ini di tengah masalah yang lebih besar yang dihadapi negara. Selain itu, sejumlah warganet juga menyoroti persoalan yang dianggap lebih mendesak, mulai dari tingginya angka bunuh diri, akses obat kanker payudara, hingga isu diskriminasi terhadap perempuan.

Salah satu komentar tajam di media sosial berbunyi, “Jika rambut rontok sampai dianggap soal bertahan hidup, maka yang perlu diubah adalah masyarakatnya, bukan asuransinya.” Hal ini menunjukkan bahwa debat mengenai prioritas anggaran di Asuransi kesehatan Korea Selatan masih jauh dari kata usai.