Prabowo Subianto Lawan Greedynomics: Bongkar Korupsi dan Sita 4 Juta Hektare

Uptodai.com - Presiden terpilih, Prabowo Subianto, kembali menegaskan komitmennya dalam upaya memerangi praktik culas di sektor ekonomi. Langkah tegas ini ia rangkum dalam narasi Prabowo Subianto lawan Greedynomics, sebuah istilah yang ia ciptakan untuk menggambarkan ekonomi keserakahan yang merusak tatanan negara.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam forum internasional, menyoroti bahwa masalah korupsi harus diakui secara terbuka layaknya mengakui sebuah penyakit. Ia menekankan bahwa penindakan korupsi bukan sekadar janji politik, melainkan kebutuhan mendesak yang harus dihadapi secara langsung dan tanpa pandang bulu.

Komitmen Tegas Melawan Praktik Ekonomi Serakah

Prabowo menyampaikan bahwa ia telah menghadapi korupsi secara langsung, tegas, dan terbuka sejak awal pemerintahannya. Ia mengakui bahwa upaya ini sangat menantang dan banyak pihak yang meragukan kemampuan pemerintah untuk melakukannya.

“Seperti yang saya janjikan, saya akan menghadapi dan telah menghadapi korupsi. Secara langsung, tegas, dan terbuka,” ujar Prabowo. “Seperti halnya seseorang yang menderita penyakit, kita harus berani mengakui penyakit yang kita derita. Kita bertekad untuk memerangi korupsi ini secara langsung.”

Meskipun tantangan yang dihadapi tidak ringan, Prabowo menegaskan bahwa tidak ada pilihan lain selain melanjutkan perjuangan ini. Keberanian untuk mengakui adanya penyakit struktural dalam ekonomi menjadi kunci utama dalam memulai pemulihan.

Mengurai Praktik Greedynomics

Dalam kesempatan itu, Prabowo membeberkan skala penyelewengan yang ditemukan di tahun pertama pemerintahannya. Salah satu fokus utama adalah pembongkaran korupsi tata kelola minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) yang merugikan keuangan negara triliunan rupiah.

Tidak hanya di sektor energi, praktik ilegal juga ditemukan merajalela di sektor lain, terutama pertambangan dan perkebunan. Fenomena ini, menurut Prabowo, jauh dari konsep pasar bebas yang sehat dan kompetitif.

“Saya menyebut ini bukan usaha bebas. Saya menyebut ini bukan pasar bebas,” ungkap Prabowo dengan nada tegas. “Saya menyebutnya ekonomi keserakahan (Greedynomics) secara terbuka, ekonomi keserakahan, ekonomi praktik rakus.”

Ia menyamakan periode ini dengan era “baron perampok” yang mungkin pernah dialami oleh banyak negara lain. Namun, Indonesia kini memilih jalur penindakan yang berani untuk mengakhiri era tersebut.

Penindakan Hukum Paling Berani dalam Sejarah

Prabowo kemudian memaparkan data konkret mengenai penindakan yang telah dilakukan. Pada tahun pertama pemerintahannya, pemerintah berhasil menyita 4 juta hektare perkebunan dan tambang ilegal. Skala penyitaan ini menunjukkan betapa masifnya pelanggaran hukum yang terjadi selama bertahun-tahun.

Selain itu, Presiden juga baru saja mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti menjadi pemicu bencana di Sumatra. Total lahan yang dicabut izinnya mencapai lebih dari 1,01 juta hektare. Perusahaan-perusahaan ini diketahui membangun perkebunan di hutan lindung, melanggar hukum secara terang-terangan.

“Ini adalah pelanggaran terang-terangan terhadap supremasi hukum. Mungkin para pengusaha serakah ini merasa bahwa mereka tidak perlu mengakui kedaulatan pemerintah Indonesia,” kata Prabowo.

Tantangan Terhadap Pejabat yang Dapat Dibeli

Prabowo juga menyinggung adanya laporan bahwa beberapa pihak yang terlibat dalam praktik ilegal ini merasa dapat membeli semua pejabat pemerintah Indonesia. Anggapan ini mencerminkan arogansi para pengusaha serakah yang meremehkan integritas negara.

Menanggapi hal tersebut, Prabowo memberikan tantangan terbuka kepada mereka yang merasa bisa menyuap pejabat pemerintah. Ia menjamin bahwa mereka akan menghadapi konsekuensi yang sangat besar.

“Mereka akan menemukan kejutan besar,” tegasnya. “Dikombinasikan dengan 4 juta hektare perkebunan ilegal yang telah disita, kita sebenarnya telah melakukan upaya penegakan hukum hutan yang paling berani dan paling menantang dalam sejarah Indonesia.”

Langkah-langkah penegakan hukum ini menandai era baru di mana pemerintah berupaya keras mengembalikan aset negara dan memastikan kedaulatan hukum ditegakkan, sekaligus menunjukkan keseriusan Prabowo Subianto lawan Greedynomics demi masa depan ekonomi yang lebih adil.