Kolonel TNI Diduga Terlibat Korupsi Motor Listrik MBG

Uptodai.com - Kasus dugaan korupsi pengadaan motor listrik MBG (Makan Bergizi Gratis) kini tengah memasuki babak baru setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) menemukan indikasi keterlibatan oknum TNI aktif. Sosok prajurit aktif berinisial BU yang berpangkat Kolonel diduga kuat memiliki peran penting dalam proyek pengadaan periode 2025–2026 tersebut. Saat dugaan penyelewengan terjadi, BU menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran di Badan Gizi Nasional (BGN) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Peran Krusial Oknum TNI dalam Proyek BGN

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengonfirmasi bahwa penelusuran penyidik mengarah pada keterlibatan perwira menengah tersebut. Sebagai PPK, BU disinyalir memiliki kewenangan besar dalam menentukan kebijakan krusial selama proses pengadaan barang dan jasa berlangsung. Keputusan penting tersebut mencakup pengaturan harga perkiraan sendiri hingga penentuan langsung vendor penyedia kendaraan roda dua listrik merek Emmo.

Meskipun indikasi keterlibatannya cukup kuat, status hukum BU saat ini masih ditetapkan sebagai saksi oleh pihak kejaksaan. Penyidik Jampidsus belum dapat melakukan tindakan hukum lebih jauh secara mandiri karena status BU yang masih aktif sebagai prajurit militer. Oleh karena itu, penanganan perkara pidana ini akan ditempuh melalui mekanisme penyidikan koneksitas demi menegakkan keadilan secara transparan.

Mekanisme Koneksitas Militer dan Sipil

Mekanisme koneksitas sendiri merupakan proses hukum khusus yang digunakan ketika suatu tindak pidana melibatkan pelaku dari unsur sipil dan militer secara bersama-sama. Dalam menjalankan proses ini, Jampidsus Kejagung akan berkolaborasi erat dengan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil) serta Polisi Militer. Langkah kolaboratif ini diharapkan dapat mempermudah pemeriksaan silang dan pengumpulan alat bukti dari kedua belah pihak.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu inisiatif strategis nasional yang dirancang untuk memperbaiki kualitas gizi anak-anak di seluruh Indonesia. Pengadaan armada operasional seperti motor listrik Emmo sejatinya ditujukan untuk mempercepat distribusi makanan sehat ke wilayah-wilayah terpencil. Adanya dugaan penyelewengan anggaran dalam program krusial ini tentu memicu keprihatinan mendalam dari berbagai lapisan masyarakat.

Hingga saat ini, penyidik Kejagung terus melakukan pendalaman materiil guna mengungkap total kerugian negara yang ditimbulkan dari proyek bermasalah ini. Beberapa saksi dari pihak swasta, termasuk perwakilan dari Emmo Electric Mobility, juga terus dimintai keterangan secara intensif. Kejagung berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini tanpa tebang pilih, demi menjaga integritas program kesejahteraan sosial nasional.