Heboh Range Rover KT 1, Ini Mobil Mewah Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud

Uptodai.com - Mobil mewah Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud belakangan ini menjadi sorotan tajam publik setelah ia terlihat mengendarai unit Range Rover putih dengan pelat nomor KT 1. Banyak pihak mempertanyakan status kendaraan tersebut mengingat sang gubernur baru saja mengembalikan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar. Spekulasi mengenai penggunaan anggaran daerah pun sempat mencuat di tengah masyarakat Kalimantan Timur yang melihat kemiripan fisik kedua mobil tersebut.

Menanggapi isu yang berkembang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) segera memberikan klarifikasi resmi. Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menegaskan bahwa kendaraan gagah tersebut merupakan murni milik pribadi Rudy Mas’ud. Ia memastikan pengadaan mobil SUV premium tersebut sama sekali tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Status Kepemilikan dan Protokoler Pelat KT 1

Faisal menjelaskan bahwa kendaraan yang saat ini menemani aktivitas sang gubernur adalah Range Rover 3.0 SWB Autobiography. Meskipun secara visual terlihat serupa dengan unit dinas yang sempat diberitakan sebelumnya, status kepemilikannya sangat berbeda. Mobil ini dibeli secara mandiri oleh Rudy Mas’ud untuk mendukung mobilitasnya selama menjabat sebagai kepala daerah.

Terkait penggunaan pelat nomor KT 1, Faisal menyebut hal tersebut merupakan bagian dari standar protokoler pejabat negara. Selama gubernur menjalankan tugas kedinasan, kendaraan pribadinya memang diperbolehkan menggunakan nomor polisi khusus tersebut. Namun, jika kendaraan digunakan untuk keperluan di luar agenda resmi, pelat nomor akan kembali ke identitas umum sesuai dokumen administrasi kepolisian.

Pihak Diskominfo juga menambahkan bahwa izin operasional kendaraan tersebut saat ini masih bersifat sementara. Hal ini dikarenakan proses administrasi surat-menyurat kendaraan masih terus berjalan di instansi terkait. Faisal meminta masyarakat tidak perlu khawatir karena tidak ada satu rupiah pun uang negara yang keluar untuk operasional kendaraan pribadi tersebut.

Perbedaan Spesifikasi Mobil Mewah Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud

Jika dilihat sekilas, dua unit Range Rover ini memang tampak seperti pinang dibelah dua. Namun, jika menilik lebih dalam ke sektor teknis, terdapat perbedaan fundamental antara mobil dinas yang dikembalikan dengan kendaraan pribadi yang digunakan sekarang. Perbedaan paling mencolok terletak pada dimensi sasis dan teknologi mesin yang diusung oleh pabrikan asal Inggris tersebut.

Mobil dinas yang sempat direncanakan sebelumnya merupakan varian Long Wheelbase (LWB) tipe P460e yang memiliki bodi lebih panjang. Sementara itu, mobil mewah Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud yang digunakan saat ini adalah tipe Standard Wheelbase (SWB) P550e. Perbedaan sasis ini tentu berpengaruh pada kelincahan kendaraan saat bermanuver di jalanan perkotaan maupun medan berat.

Keunggulan Performa Range Rover Autobiography P550e

Dari sisi dapur pacu, spesifikasi Range Rover Autobiography P550e milik pribadi sang gubernur justru jauh lebih superior. Meskipun keduanya sama-sama mengusung teknologi Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) dengan kapasitas mesin 2.997 cc, output tenaganya sangat berbeda. Varian P550e milik Rudy Mas’ud mampu menyemburkan tenaga maksimal hingga 550 PS pada putaran 5.500-6.500 rpm.

Angka performa tersebut jauh melampaui varian dinas P460e yang hanya memiliki tenaga sebesar 460 PS. Selain itu, torsi yang dihasilkan oleh mobil pribadi ini juga lebih beringas, sehingga memberikan akselerasi yang lebih responsif. Penggunaan sistem penggerak All-Wheel Drive (AWD) memastikan kendaraan tetap stabil saat melintasi berbagai kontur jalan di Kalimantan Timur.

Langkah Rudy Mas’ud menggunakan aset pribadi ini sekaligus mematahkan isu miring mengenai pemborosan fasilitas negara. Ia memilih mengandalkan kendaraan pribadinya demi efisiensi penggunaan anggaran daerah yang sempat menuai polemik di mata publik. Kini, sang gubernur tetap bisa menjalankan tugas kedinasan dengan mobilitas tinggi tanpa harus membebani keuangan daerah.