Mari Elka: Rasio Utang Pemerintah Indonesia Masih Relatif Aman

Uptodai.com - Rasio utang pemerintah Indonesia saat ini tercatat berada di level 40,46 persen terhadap Produk Domestik Buruto (PDB). Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu, menilai angka tersebut sebenarnya masih tergolong rendah jika disandingkan dengan banyak negara lain.

Mari memberikan perbandingan dengan kondisi ekonomi di negara-negara maju yang memiliki rasio utang jauh lebih tinggi. Bahkan, beberapa negara besar telah mencatatkan angka beban utang yang menembus level di atas 100 persen dari total PDB mereka.

Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam sela-sela acara peluncuran situs resmi Dewan Ekonomi Nasional di Jakarta, Jumat (13/2/2026). Ia mengajak masyarakat untuk melihat gambaran besar kondisi fiskal tanah air secara lebih objektif dan proporsional.

Mengapa Debt to Service Ratio Lebih Penting?

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menekankan bahwa publik sebaiknya tidak hanya terpaku pada angka rasio utang terhadap PDB semata. Menurutnya, indikator yang jauh lebih krusial untuk dipantau adalah Debt to Service Ratio atau DSR.

DSR merupakan ukuran kemampuan sebuah negara dalam membayar cicilan pokok beserta bunga utang dibandingkan dengan total pendapatan yang diterima. Angka ini mencerminkan seberapa besar porsi anggaran negara yang terserap untuk memenuhi kewajiban finansial tersebut setiap bulannya.

Mari menjelaskan bahwa manajemen utang yang sehat harus melihat seberapa banyak pendapatan atau revenue yang digunakan untuk membayar bunga. Hal ini menjadi kunci utama dalam menilai keberlanjutan fiskal sebuah negara dalam jangka panjang.

Utang Sebagai Instrumen Pendorong Pertumbuhan

Dalam kesempatan tersebut, Mari Elka juga mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru memberikan sentimen negatif terhadap keberadaan utang. Ia menegaskan bahwa hampir semua negara di dunia menggunakan instrumen utang untuk menjalankan roda pembangunan ekonomi.

Poin yang paling mendasar adalah bagaimana dana pinjaman tersebut dialokasikan untuk sektor-sektor produktif. Jika utang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi atau growth, maka negara akan memiliki kapasitas yang cukup untuk membayar kembali kewajibannya di masa depan.

Oleh karena itu, fokus utama pemerintah harus tertuju pada efektivitas penggunaan dana tersebut. Pembangunan infrastruktur dan penguatan sumber daya manusia menjadi contoh nyata penggunaan utang yang dapat memicu dampak ekonomi berganda bagi masyarakat luas.

Pekerjaan Rumah Meningkatkan Pendapatan Negara

Selain mengelola beban utang, pemerintah memiliki tugas besar dalam memperkuat sisi penerimaan negara. Mari menyoroti pentingnya upaya memperluas basis pajak (tax base) serta melakukan perbaikan pada sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh.

Langkah ini menjadi pekerjaan rumah yang sangat vital agar struktur APBN Indonesia semakin mandiri dan kokoh. Peningkatan revenue akan memberikan ruang fiskal yang lebih lega bagi pemerintah untuk membiayai berbagai program strategis nasional tanpa ketergantungan berlebih pada pembiayaan eksternal.

Di sisi lain, efisiensi pada pos belanja pemerintah juga tidak boleh luput dari perhatian. Mari menegaskan bahwa belanja negara harus dilakukan secara tepat sasaran agar setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat.