Wamen Ekraf Matangkan Pengembangan Bioskop Sinewara di Indonesia

Uptodai.com - Rencana pengembangan bioskop Sinewara kini tengah memasuki tahap pematangan serius oleh Kementerian Ekonomi Kreatif bersama Perum Produksi Film Negara (PFN). Langkah strategis ini diambil untuk menjawab tantangan keterbatasan layar bioskop yang selama ini menghambat distribusi karya sineas lokal ke berbagai penjuru daerah. Pemerintah memandang perlu adanya infrastruktur tontonan yang lebih inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Irene Umar, menegaskan bahwa pihaknya sedang menggodok seluruh aspek teknis agar proyek ini berjalan optimal dan berkelanjutan. Saat ini, fokus utama kementerian adalah mencari solusi atas masalah keterbatasan layar yang masih menjadi kendala utama industri film nasional. Pematangan proyek ini melibatkan koordinasi intensif antara kementerian dan pihak PFN sebagai pelaksana teknis.

Saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Irene masih merahasiakan detail lokasi pasti pembangunan infrastruktur sinema tersebut. Ia hanya memberikan bocoran bahwa kehadiran bioskop milik negara ini akan menjadi kejutan besar bagi publik saat diluncurkan nanti. Kehati-hatian dalam mengumumkan lokasi ini dilakukan agar persiapan di lapangan benar-benar matang sebelum dipublikasikan secara resmi.

“Ada deh, pokoknya surprise untuk masyarakat,” ujar Irene singkat saat memberikan keterangan kepada awak media pada Senin (24/2/2026). Meskipun masih enggan merinci koordinat pastinya, komitmen pemerintah untuk memperluas jangkauan layar tetap menjadi prioritas utama dalam agenda kerja tahun ini. Hal ini diharapkan mampu memicu gairah baru bagi para produser film untuk terus berkarya.

Urgensi Penambahan Layar di Seluruh Wilayah

Wacana mengenai pengembangan bioskop Sinewara sebenarnya telah mencuat sejak awal Februari 2026 melalui paparan Direktur Utama PFN, Riefian Fajarsyah. Dalam rapat kerja bersama DPR RI, pria yang akrab disapa Ifan ini mengungkapkan keprihatinannya terhadap minimnya jumlah layar di Indonesia. Saat ini, Indonesia tercatat hanya memiliki sekitar 2.400 layar sinema yang tersebar di berbagai kota besar.

Angka tersebut dinilai masih sangat jauh dari target ideal yang seharusnya mencapai 20.000 layar untuk melayani populasi Indonesia yang sangat besar. PFN sendiri mematok target realistis dalam jangka pendek untuk mengejar ketersediaan 10.000 layar di seluruh tanah air. Ketimpangan ini menyebabkan banyak masyarakat di daerah pelosok tidak memiliki akses untuk menikmati film-film berkualitas di layar lebar.

Ifan menjelaskan bahwa hanya sekitar 25 hingga 30 persen kabupaten dan kota di Indonesia yang saat ini memiliki fasilitas bioskop memadai. Kondisi ini menciptakan jurang pemisah dalam konsumsi budaya dan hiburan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Oleh karena itu, kehadiran Sinewara diharapkan mampu menjadi jembatan untuk meratakan akses hiburan film di seluruh pelosok negeri.

Sinewara Otista Sebagai Pilot Project Nasional

Sebagai langkah awal, kawasan Otista di Jakarta Timur diproyeksikan menjadi lokasi pilot project atau proyek percontohan bagi bioskop negara pertama ini. PFN berencana memanfaatkan lahan milik mereka sendiri untuk membangun fasilitas tersebut guna menekan biaya investasi awal. Keberhasilan di Otista nantinya akan menjadi cetak biru bagi pembangunan bioskop serupa di daerah-daerah lain yang belum terjamah jaringan bioskop komersial.

Melalui model bisnis yang lebih terjangkau, Sinewara diharapkan tidak hanya sekadar menjadi tempat menonton, tetapi juga ruang kreatif bagi komunitas lokal. Pemerintah ingin memastikan bahwa ekosistem perfilman tidak hanya berputar di pusat kota, tetapi juga tumbuh subur di tingkat daerah. Dukungan infrastruktur ini menjadi kunci utama agar film lokal bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Tantangan Masa Tayang dan Ketahanan Film Lokal

Selain masalah infrastruktur, industri film Indonesia juga menghadapi tantangan besar terkait regulasi masa tayang di bioskop. Selama ini, film lokal biasanya mulai diputar pada hari Kamis dengan durasi tayang yang sangat bergantung pada tingkat okupansi penonton. Jika jumlah penonton menurun dalam beberapa hari pertama, film tersebut berisiko cepat turun layar dan digantikan oleh film impor.

Kondisi ini sering kali menjadi polemik di kalangan pelaku industri karena dianggap kurang memberikan ruang napas bagi film nasional untuk berkembang. Ifan meminta pemerintah melakukan kajian mendalam mengenai ketahanan film Indonesia agar memiliki daya saing yang lebih kuat. Penambahan masa tayang minimal bagi film lokal dianggap perlu sebagai bentuk proteksi terhadap karya kreatif anak bangsa.

Dengan adanya pengembangan bioskop Sinewara, diharapkan muncul skema distribusi baru yang lebih berpihak pada sineas dalam negeri. Bioskop negara ini nantinya bisa berfungsi sebagai penyangga bagi film-film berkualitas yang mungkin kurang mendapatkan ruang di jaringan bioskop arus utama. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi digital dan fisik yang tengah diupayakan pemerintah untuk memajukan ekonomi kreatif nasional.