Mobil Dinas Gubernur Kaltim Senilai Rp8,49 Miliar Dikembalikan

Uptodai.com - Mobil dinas Gubernur Kaltim bermerek Range Rover senilai Rp8,49 miliar akhirnya resmi dikembalikan ke pihak penyedia setelah memicu gelombang kritik dari masyarakat. Langkah berani ini diambil oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, sebagai respons atas polemik yang berkembang di ruang publik terkait pengadaan kendaraan mewah tersebut. Keputusan pembatalan ini bertujuan untuk meredam kegaduhan serta memastikan stabilitas kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemerintah daerah tetap terjaga.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyadari bahwa pengadaan kendaraan melalui APBD Perubahan 2025 ini telah menjadi sorotan tajam di berbagai platform media sosial. Banyak pihak menilai urgensi pembelian mobil dengan harga fantastis tersebut kurang tepat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Oleh karena itu, gubernur memilih untuk mendengarkan aspirasi warga dan tokoh masyarakat demi menjaga harmoni di wilayah Kalimantan Timur.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, mengungkapkan bahwa gubernur sangat mencermati dinamika sosial yang terjadi. Selain mendengarkan suara rakyat, Rudy Mas’ud juga mempertimbangkan masukan dari berbagai lembaga negara seperti Kemendagri, KPK, dan BPK. Keputusan ini menunjukkan sikap kepemimpinan yang peka terhadap etika penggunaan anggaran publik dan transparansi pemerintahan.

Spesifikasi Mewah Range Rover yang Dikembalikan

Kendaraan yang menjadi pusat perhatian ini adalah Range Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e, sebuah SUV kelas atas dengan teknologi ramah lingkungan. Mobil ini mengusung sistem plug-in hybrid yang memadukan mesin bensin 3.0 liter 6-silinder dengan motor listrik bertenaga tinggi. Kombinasi tersebut mampu menghasilkan tenaga gabungan hingga 460 hp dan torsi puncak mencapai 660 Nm yang disalurkan melalui transmisi otomatis 8-percepatan.

Sebagai varian Long Wheelbase (LWB), mobil ini menawarkan kenyamanan maksimal dengan ruang kaki yang sangat luas bagi penumpang di baris belakang. Jarak sumbu roda yang mencapai 3.197 mm memastikan stabilitas berkendara yang mumpuni di berbagai medan jalan. Selain itu, fitur-fitur interior yang mewah menjadikan kendaraan ini salah satu simbol kemewahan tertinggi di segmen SUV global.

Dari sisi efisiensi, teknologi PHEV pada mobil ini memungkinkan penggunaan mode listrik penuh (full-EV) dengan jarak tempuh yang cukup jauh. Baterai berkapasitas 38,2 kWh yang tertanam di dalamnya mendukung mobilitas rendah emisi, sejalan dengan tren kendaraan hijau saat ini. Namun, kecanggihan teknologi ini ternyata belum mampu membendung kritik publik terkait prioritas penggunaan anggaran daerah.

Proses Administrasi dan Status Kendaraan

Meskipun unit kendaraan telah diserahterimakan pada 20 November 2025, mobil mewah tersebut dipastikan belum pernah digunakan untuk operasional dinas. Saat ini, posisi unit masih berada di Kantor Badan Penghubung Kaltim yang berlokasi di Jakarta. Gubernur telah menginstruksikan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk segera menuntaskan proses pengembalian secara administratif.

Pihak penyedia barang, yakni CV Afisera Samarinda, dilaporkan sangat kooperatif dalam menanggapi keputusan pembatalan dari pihak pemerintah provinsi. Proses pembatalan kontrak dan pengembalian dana ke kas daerah kini sedang berjalan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada kerugian negara yang timbul akibat pembatalan pengadaan barang tersebut.

Faisal menegaskan bahwa pengembalian mobil dinas Gubernur Kaltim ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap kritik. Beliau menekankan bahwa kepentingan publik dan kepercayaan masyarakat jauh lebih berharga daripada fasilitas jabatan yang bersifat material. Dengan pengembalian ini, diharapkan fokus pembangunan di Kalimantan Timur dapat kembali berjalan tanpa terganggu oleh polemik fasilitas pejabat.

Ke depannya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk lebih selektif dalam merencanakan pengadaan aset daerah yang bersentuhan langsung dengan pandangan publik. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan agar setiap rupiah dari APBD dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat luas. Keputusan ini diharapkan menjadi preseden positif bagi pejabat publik lainnya dalam mengelola anggaran negara dengan lebih bijak.