Eddy Soeparno: Dampak Kenaikan Harga Minyak Dunia Bebani APBN

Uptodai.com - Dampak kenaikan harga minyak dunia yang terus melonjak kini mulai memberikan tekanan signifikan terhadap postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Situasi geopolitik global yang tidak menentu menjadi pemicu utama fluktuasi harga komoditas energi ini di pasar internasional.

Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, memberikan peringatan serius mengenai kondisi fiskal Indonesia yang kian terjepit. Pemerintah kini menghadapi tantangan besar untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi makro dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat luas.

Dilema Kebijakan Fiskal dan Risiko Defisit Anggaran

Pemerintah sebenarnya memiliki instrumen hukum berupa Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk memperlebar defisit APBN di atas angka 3 persen terhadap PDB. Namun, Eddy Soeparno mengingatkan bahwa langkah ini bukan tanpa risiko besar bagi kredibilitas ekonomi nasional di mata dunia.

Jika pengelolaan anggaran dianggap tidak pruden, Indonesia berisiko menghadapi penurunan peringkat sovereign rating. Penurunan peringkat ini akan berdampak langsung pada kepercayaan investor dan stabilitas nilai tukar rupiah dalam jangka panjang.

Eddy menegaskan bahwa saat ini pemerintah dihadapkan pada dua pilihan yang sangat pelik untuk menyelamatkan keuangan negara. Pilihan pertama adalah mengencangkan ikat pinggang dengan memangkas sejumlah kegiatan kementerian atau lembaga yang dibiayai oleh negara.

Menjaga Daya Beli Masyarakat di Tengah Krisis Energi

Opsi pemotongan anggaran dianggap dapat terlaksana lebih cepat dibandingkan mencari sumber pendanaan baru dari luar. Meski demikian, Eddy memberikan catatan kritis agar pemangkasan tersebut tidak mengganggu momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang sedang berjalan.

Pemerintah wajib tetap memberikan bantalan sosial yang kuat bagi kelompok masyarakat rentan melalui berbagai skema bantuan. Program seperti Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Langsung Tunai (BLT), hingga subsidi listrik harus tetap menjadi prioritas utama pemerintah.

Khusus untuk pelanggan listrik kategori 450 VA dan 900 kVA, subsidi tidak boleh diganggu gugat demi menjaga daya beli. Strategi ini sangat krusial agar konsumsi rumah tangga tetap terjaga sebagai motor penggerak ekonomi di tengah dampak kenaikan harga minyak dunia.

Risiko Pinjaman Baru dan Biaya Dana yang Tinggi

Opsi kedua yang mungkin diambil adalah menarik pinjaman baru guna menutup defisit anggaran yang semakin melebar. Namun, Eddy mengingatkan bahwa langkah ini memiliki konsekuensi berupa peningkatan cost of funds atau biaya pinjaman yang lebih mahal.

Kenaikan biaya bunga ini terjadi seiring dengan potensi penurunan credit rating Indonesia jika rasio utang dianggap tidak sehat. Oleh karena itu, tim ekonomi pemerintah perlu sangat berhati-hati dalam merumuskan kebijakan penambahan utang luar negeri.

Eddy yang juga merupakan Doktor Ilmu Politik dari Universitas Indonesia ini merasa optimis pemerintah mampu melewati fase sulit ini. Pengalaman Indonesia dalam menghadapi krisis saat pandemi Covid-19 menjadi modal berharga dalam menjaga resiliensi ekonomi nasional.

Memperkuat Strategi Ketahanan Energi Nasional Masa Depan

Keterbatasan ruang fiskal saat ini menuntut pemerintah untuk segera merumuskan skala prioritas penggunaan anggaran secara lebih tajam. Setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBN harus memiliki dampak pengganda yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Selain masalah anggaran, gangguan pada rantai pasok energi dan logistik global juga menjadi ancaman nyata yang harus segera diantisipasi. Pemerintah perlu mencari solusi permanen agar ketergantungan terhadap energi impor dapat ditekan seminimal mungkin melalui kebijakan yang terukur.

Eddy menekankan pentingnya mengutamakan aspek reliability atau keandalan pasokan energi dibandingkan sekadar ketersediaan semata. Hal ini menjadi fondasi utama dalam membangun strategi ketahanan energi nasional yang lebih mandiri dan berkelanjutan di masa depan.

Langkah konkret yang harus segera dipercepat adalah transisi energi menuju sumber daya terbarukan dan peningkatan lifting migas di dalam negeri. Dengan mengokohkan sektor hulu migas, Indonesia diharapkan memiliki pertahanan yang lebih kuat saat menghadapi guncangan harga energi global.