Ancaman Kemarau Panjang 2026, Pakar UGM Ingatkan Risiko Karhutla

Uptodai.com - Ancaman kemarau panjang 2026 kini membayangi sebagian besar wilayah Indonesia berdasarkan laporan terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Fenomena alam ini diprediksi akan berlangsung lebih lama dan jauh lebih kering daripada kondisi normal yang biasa terjadi di tanah air. Pemerintah dan masyarakat pun diminta untuk segera bersiap menghadapi dampak buruk yang mungkin timbul akibat cuaca ekstrem ini.

BMKG melaporkan bahwa sebanyak 325 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 46,5 persen wilayah Indonesia akan memasuki masa kering lebih awal. Akumulasi curah hujan selama periode tersebut juga diperkirakan berada di bawah rata-rata normal. Kondisi ini meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya krisis air bersih dan penurunan produktivitas lahan pertanian di berbagai daerah strategis.

Sejumlah wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan meliputi Jawa bagian barat, sebagian besar Jawa Tengah, hingga Jawa Timur. Selain itu, wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatra juga masuk dalam daftar daerah terdampak. BMKG memprediksi awal musim kering ini akan mulai terasa signifikan pada April 2026 mendatang.

Bahaya Karhutla Mengintai Lahan Gambut

Kondisi cuaca yang sangat kering ini memicu kekhawatiran besar terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Di Provinsi Riau, luas lahan yang terbakar saat ini sudah mencapai angka 4.440,21 hektar dan terus bertambah setiap harinya. Tanpa penanganan yang tepat, angka ini bisa melonjak tajam saat puncak musim kemarau tiba.

Menanggapi situasi ini, Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Fiqri Ardiansyah, memberikan pandangan kritisnya terkait kesiapan nasional. Ia menekankan bahwa pemerintah harus segera menerapkan konsep manajemen darurat yang lebih berkelanjutan. Menurutnya, pendekatan yang dilakukan tidak boleh lagi bersifat reaktif atau hanya bergerak saat api sudah membesar.

Fiqri menjelaskan bahwa anggaran penanggulangan bencana sebaiknya mencakup seluruh siklus manajemen darurat secara utuh. Hal ini meliputi tahap pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, respons cepat, hingga pemulihan pasca-bencana. Dengan alokasi dana yang tepat pada tahap pencegahan, kerugian ekonomi akibat kerusakan lingkungan dapat ditekan seminimal mungkin.

Strategi Mitigasi Melalui Infrastruktur Pembasahan

Salah satu langkah konkret yang paling efektif menurut pakar UGM ini adalah memperkuat infrastruktur pembasahan ekosistem gambut. Penggunaan sekat kanal dinilai menjadi solusi jangka panjang yang mampu menjaga kelembapan lahan agar tidak mudah terbakar. Lahan gambut yang terdegradasi biasanya sangat rentan karena air mudah mengalir keluar dan meninggalkan permukaan yang kering.

Selain sekat kanal, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan pembuatan sumur bor juga menjadi instrumen penting dalam meminimalisir risiko kebakaran. Langkah-langkah teknis ini bertujuan untuk memastikan cadangan air di area rawan tetap tersedia meski curah hujan sangat rendah. Keberadaan infrastruktur ini harus dipastikan berfungsi optimal sebelum memasuki puncak musim kering.

“Gambut yang terbakar umumnya adalah gambut yang sudah mengalami degradasi,” ungkap Fiqri dalam keterangan resminya. Ia menambahkan bahwa keberadaan sekat kanal diharapkan mampu menahan laju air agar ekosistem tetap basah secara alami. Strategi ini terbukti lebih efektif dan efisien dibandingkan hanya mengandalkan pemadaman darat saat titik api sudah muncul.

Pentingnya Kolaborasi Permanen dengan Sektor Swasta

Pakar UGM ini juga menyoroti pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam menjaga kelestarian hutan Indonesia di tengah ancaman kemarau panjang. Namun, ia menyarankan agar kolaborasi tersebut tidak bersifat instruksional atau mendadak hanya saat kondisi darurat saja. Kerja sama antara pemerintah dan perusahaan harus dibangun secara permanen dan berkelanjutan.

Pemerintah perlu membentuk kesepakatan kerja sama yang diwujudkan melalui aktivitas lapangan yang terukur secara rutin. Aktivitas seperti apel siaga, patroli bersama, dan simulasi penanganan api harus menjadi agenda tetap bagi perusahaan yang beroperasi di sekitar area rawan. Dengan koordinasi yang matang, respon terhadap munculnya titik api bisa dilakukan dalam hitungan menit.

Dengan langkah mitigasi yang terintegrasi dan kolaborasi lintas sektor, Indonesia diharapkan mampu melewati masa sulit akibat perubahan iklim global ini. Kesiapsiagaan semua pihak menjadi kunci utama agar ancaman cuaca ekstrem tidak berubah menjadi bencana nasional. Perlindungan terhadap ekosistem hutan bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan dan ekonomi masa depan bangsa.