Trump Minta Negara Arab Ikut Biayai Perang Lawan Iran

Uptodai.com - Wacana mengenai Trump minta negara Arab biayai perang melawan Iran kini mulai mencuat ke permukaan melalui pernyataan resmi pihak Gedung Putih. Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengonfirmasi bahwa Presiden Donald Trump memiliki ketertarikan besar untuk melibatkan negara-negara di kawasan Timur Tengah dalam pendanaan operasi militer tersebut.

Langkah ini dipandang sebagai upaya Washington untuk mengurangi beban finansial domestik yang terus membengkak akibat eskalasi konflik di kawasan tersebut. Leavitt menyebutkan bahwa ide ini sedang dalam tahap pertimbangan serius dan kemungkinan besar akan segera disampaikan secara formal kepada para pemimpin negara Arab. Kebijakan ini mencerminkan pendekatan pragmatis Trump yang sering kali menuntut sekutu untuk berkontribusi lebih besar dalam urusan keamanan global.

Strategi penagihan biaya perang ini sebenarnya bukan hal baru dalam sejarah diplomasi militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Pemerintah AS merujuk pada preseden Perang Teluk tahun 1990, saat Washington memimpin koalisi internasional untuk mengusir invasi Irak dari Kuwait. Kala itu, negara-negara sekutu termasuk Jepang dan Jerman memberikan dukungan finansial yang sangat masif.

Belajar dari Skema Pendanaan Perang Teluk 1990

Pada medio 1990-an, koalisi global berhasil mengumpulkan dana sekitar US$54 miliar untuk menyokong operasi militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. Jika dikonversi ke nilai mata uang saat ini, angka tersebut setara dengan US$134 miliar atau lebih dari Rp2.100 triliun. Trump tampaknya ingin mengulangi kesuksesan skema “berbagi beban” ini untuk menghadapi kekuatan militer Teheran.

Namun, situasi geopolitik saat ini jauh berbeda dibandingkan tiga dekade silam karena AS dan Israel cenderung bergerak secara unilateral. Tanpa adanya koalisi resmi yang melibatkan banyak negara, desakan agar negara Arab ikut membayar biaya perang menghadapi tantangan diplomatik yang cukup terjal. Banyak negara kawasan yang kini lebih berhati-hati agar tidak terjebak dalam pusaran konflik terbuka yang bisa merusak stabilitas ekonomi mereka.

Di sisi lain, tekanan dari internal pendukung Trump juga semakin menguat terkait kompensasi biaya militer ini. Komentator konservatif Sean Hannity bahkan mengusulkan agar Iran dipaksa membayar seluruh biaya operasi militer AS menggunakan cadangan minyak mereka. Menurutnya, setiap kesepakatan damai di masa depan harus menyertakan klausul ganti rugi atas dana yang telah dikeluarkan Pentagon.

Beban Anggaran Militer AS yang Terus Meroket

Laporan internal menunjukkan bahwa biaya perang ini telah menguras kantong pemerintah Amerika Serikat dalam waktu yang sangat singkat. Pada enam hari pertama konflik saja, Washington setidaknya telah menggelontorkan dana sebesar US$11,3 miliar. Angka ini terus merangkak naik seiring dengan intensitas serangan udara dan mobilisasi armada tempur di laut.

Lembaga pemikir Center for Strategic and International Studies (CSIS) memproyeksikan biaya tersebut melonjak menjadi US$16,5 miliar pada hari ke-12. Mengingat perang kini telah memasuki hari ke-31, total pengeluaran diperkirakan sudah mencapai angka yang fantastis. Kondisi inilah yang memicu Gedung Putih untuk segera mengajukan tambahan anggaran militer sebesar US$200 miliar kepada Kongres.

Tingginya biaya ini tidak lepas dari canggihnya alutsista yang digunakan serta logistik yang harus dikirim melintasi samudera. Penggunaan sistem pertahanan rudal dan pesawat tempur siluman memerlukan biaya operasional per jam yang sangat mahal. Tanpa adanya suntikan dana dari sekutu, defisit anggaran Amerika Serikat dikhawatirkan akan semakin melebar dan mengganggu stabilitas ekonomi domestik.

Respons Keras dari Teheran dan Dampak Regional

Pemerintah Iran tidak tinggal diam menanggapi wacana penagihan biaya perang tersebut dengan menetapkan syarat balasan yang tidak kalah berat. Teheran justru menuntut kompensasi dari Amerika Serikat atas segala kerusakan infrastruktur yang terjadi akibat serangan udara selama sebulan terakhir. Mereka menegaskan bahwa AS adalah pihak agresor yang harus bertanggung jawab secara finansial dan hukum.

Konflik ini juga telah berdampak langsung pada fasilitas sipil dan infrastruktur energi di berbagai negara Teluk. Rudal dan drone Iran dilaporkan sempat menyasar beberapa aset militer AS yang berdekatan dengan bandara serta lokasi strategis lainnya. Hal ini menciptakan ketakutan akan terganggunya jalur perdagangan minyak dunia melalui Selat Hormuz yang sangat vital bagi ekonomi global.

Ketegangan yang terus berlanjut ini membuat posisi negara-negara Arab menjadi sangat dilematis di antara tekanan Washington dan ancaman Teheran. Jika mereka setuju membiayai perang, risiko menjadi target serangan balasan Iran akan semakin meningkat secara signifikan. Namun, menolak permintaan Trump juga bisa merusak hubungan diplomatik dan payung keamanan yang selama ini diberikan oleh Amerika Serikat.