Bupati Aceh Tamiang Laporkan Potensi Banjir Tapi Diabaikan

Uptodai.com - Bencana banjir dan longsor yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatra pada akhir tahun 2025 lalu menyisakan duka mendalam. Meskipun beberapa waktu telah berlalu, pemulihan di sejumlah wilayah, termasuk Aceh Tamiang, masih terus diupayakan.

Ironisnya, musibah besar tersebut ternyata bukan tanpa peringatan. Bupati Aceh Tamiang, Armia Fahmi, mengungkapkan bahwa laporan potensi banjir Aceh Tamiang sudah ia sampaikan jauh sebelum bencana melanda pada 25 November 2025. Sayangnya, permintaan intervensi tersebut tidak mendapatkan respons yang diharapkan.

Laporan Potensi Banjir Aceh Tamiang Diabaikan

Dalam sebuah wawancara khusus, Armia Fahmi menjelaskan bahwa sejak awal menjabat sebagai bupati, ia telah menyuarakan pentingnya manajemen sungai yang lebih serius di wilayahnya. Hal ini bertujuan agar luapan air tidak berujung pada bencana banjir skala besar yang merugikan masyarakat.

Armia, yang merupakan purnawirawan Jenderal Polisi bintang dua, menyatakan bahwa peringatan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi. Aceh Tamiang dikenal sebagai dataran rendah yang secara historis memang rawan banjir, bahkan bisa terendam hingga empat kali dalam setahun.

Namun, harapan agar Sungai Tamiang dapat dikendalikan dan dikelola secara komprehensif belum mendapatkan jawaban dari pihak terkait. Hingga akhirnya, kekhawatiran yang disampaikan oleh Armia Fahmi benar-benar menjadi kenyataan saat bencana alam melanda.

Tantangan Geografis dan Kebutuhan Intervensi Pusat

Kompleksitas masalah banjir di Aceh Tamiang tidak hanya bersumber dari kondisi lokal semata. Armia Fahmi menjelaskan bahwa sumber utama air Sungai Tamiang berasal dari dua kabupaten tetangga, yaitu Aceh Timur dan Gayo Lues.

Kondisi geografis ini membuat pengelolaan sungai memerlukan koordinasi dan intervensi yang jauh lebih serius, melampaui kewenangan pemerintah kabupaten. Oleh karena itu, Armia mendesak adanya perhatian dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.

Menurutnya, solusi jangka panjang memerlukan pembangunan infrastruktur pengendali air yang masif. Pilihan seperti pembuatan bendung, bendungan, atau sodetan-sodetan harus segera dipertimbangkan untuk meminimalisir dampak bencana di masa depan.

“Pokoknya ini kita minta supaya ada dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi,” tegas Armia, menekankan bahwa laporan tersebut adalah upaya preventif yang harusnya ditindaklanjuti. Sayangnya, hingga bencana terjadi, laporan tersebut tidak kunjung mendapatkan realisasi.

Kisah Komunikasi Terputus Saat Banjir Menerjang

Saat banjir besar akhirnya menerjang, situasi di Aceh Tamiang menjadi sangat kritis. Armia mengungkapkan bahwa komunikasi dengan pihak luar terputus total, menyebabkan situasi parah di wilayahnya tidak termonitor oleh posko bencana provinsi.

Kondisi isolasi ini mengakibatkan penyaluran bantuan logistik dan dukungan kemanusiaan mengalami keterlambatan yang signifikan. Dari udara, yang terlihat hanyalah hamparan air, sementara di bawahnya sudah banyak korban yang membutuhkan pertolongan segera.

Selama masa-masa kritis tersebut, Bupati Armia Fahmi dan jajarannya mengambil inisiatif darurat di lapangan. Mereka berjuang melakukan upaya penyelamatan menggunakan perahu, meskipun harus melawan arus deras yang berbahaya.

Mereka juga mendistribusikan logistik seadanya kepada masyarakat yang terdampak parah. Setelah berjuang keras mencari jalur komunikasi, akhirnya mereka berhasil melaporkan situasi terkini melalui radio amatir, memungkinkan informasi mengenai kondisi darurat Aceh Tamiang sampai ke posko bencana yang lebih luas.

Kisah ini menjadi pengingat pahit tentang pentingnya mendengarkan peringatan dini dari kepala daerah. Pengelolaan sumber daya air yang buruk dan lambatnya respons terhadap laporan potensi banjir Aceh Tamiang telah menelan korban dan kerugian material yang besar.