Laporan Keuangan BGN 2025: Ada Tunggakan Rp1,61 Triliun

Uptodai.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) resmi memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan BGN 2025 yang baru saja dirilis. Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menegaskan bahwa seluruh penyusunan laporan ini telah memenuhi standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Meskipun meraih opini terbaik, laporan ini mengungkap sejumlah catatan krusial terkait pengelolaan anggaran lembaga baru tersebut.

BGN mencatat realisasi belanja sepanjang tahun 2025 hanya mencapai Rp51,59 triliun, atau sekitar 60,49 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp85,28 triliun. Di sisi lain, pendapatan operasional yang dibukukan hanya sebesar Rp19,26 miliar dengan beban operasional menembus Rp47,99 triliun. Akibatnya, lembaga non-kementerian ini mengalami defisit operasional yang cukup fantastis, yakni sebesar Rp47,98 triliun.

Tantangan Lembaga Baru dalam Penyerapan Anggaran

Sebagai lembaga yang baru dibentuk untuk mengeksekusi program strategis nasional, BGN memang menghadapi tantangan administratif yang cukup berat pada tahun pertamanya. Defisit anggaran yang sangat besar ini dinilai wajar karena BGN bukan merupakan instansi yang didesain untuk menghasilkan pendapatan negara. Fokus utama lembaga ini adalah pelayanan publik dan penyaluran bantuan sosial gizi, sehingga pengeluaran operasionalnya dipastikan akan selalu mendominasi.

Rendahnya realisasi anggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor teknis yang krusial di lapangan. Agustina menjelaskan bahwa pergeseran jadwal pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke tahun 2026 menjadi salah satu penyebab utama. Selain itu, terdapat sejumlah proyek fisik yang belum rampung hingga akhir tahun anggaran serta adanya pengembalian belanja.

Rincian Tunggakan Rp1,61 Triliun

Dalam pemaparannya di hadapan Komisi IX DPR, BGN juga membuka data mengenai tunggakan tahun anggaran 2025 yang mencapai Rp1,61 triliun. Komponen tunggakan terbesar berasal dari belanja modal untuk pembangunan dapur APBN sebesar Rp1,04 triliun. Sisanya terbagi untuk jasa lainnya sebesar Rp330,44 miliar, sertifikasi SPPG senilai Rp111,63 giga, serta tunggakan bantuan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp100,64 miliar.

Tunggakan ini memicu kekhawatiran publik terkait keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis yang menjadi pilar utama pemerintahan saat ini. Banyak pihak mendesak agar tata kelola keuangan BGN segera dibenahi agar tidak mengganggu distribusi gizi kepada masyarakat di tahun berikutnya. Komisi IX DPR pun meminta BGN untuk segera melunasi kewajiban tersebut agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Selain tunggakan, neraca keuangan BGN per 31 Desember 2025 juga mencatat aset lancar sebesar Rp930,11 miIiar. Angka tersebut mencakup uang muka belanja sebesar Rp243,98 miliar yang dialokasikan untuk pengadaan sepeda motor listrik operasional. Pengadaan kendaraan ramah lingkungan ini ditargetkan selesai pada tahun 2026 sehingga masih dicatat sebagai uang muka dalam laporan tahun berjalan.