Uptodai.com - Sebanyak 55.000 buruh terancam PHK massal akibat krisis pasokan energi yang kini tengah melanda sektor industri manufaktur di Indonesia. Situasi kritis ini dipicu oleh menipisnya suplai gas industri yang membuat operasional pabrik terganggu hingga terpaksa melakukan efisiensi ekstrem. Salah satu produsen keramik terkemuka, PT Granito, bahkan dilaporkan telah menutup fasilitas produksinya dan merumahkan seluruh pekerjanya.

Krisis ini mencerminkan rapuhnya ketahanan energi nasional yang langsung berdampak pada stabilitas lapangan kerja di sektor padat karya. Industri keramik nasional selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi yang menyerap banyak tenaga kerja lokal. Jika rantai pasok energi ini tidak segera dibenahi, efek domino kebangkrutan diprediksi akan meluas ke sektor manufaktur lainnya.

Pemerintah Janji Selesaikan Masalah Suplai Gas

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa pemerintah bergerak cepat untuk mencari jalan keluar terbaik atas hambatan regulasi dan suplai ini. Sesuai dengan arahan langsung Presiden, keputusan strategis terkait pasokan gas industri akan segera diumumkan dalam waktu dekat. Langkah taktis ini diharapkan mampu memulihkan kembali aktivitas produksi pabrik yang sempat terhenti.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, mengungkapkan bahwa selain masalah gas, regulasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) juga menyimpan potensi PHK bagi 150.000 pekerja lainnya. Pihak asosiasi buruh mendesak pemerintah agar segera menerbitkan keputusan konkret demi menyelamatkan nasib ratusan ribu kepala keluarga. Andi meyakini pemerintah akan bersikap cermat dan berpihak pada kesejahteraan buruh serta keberlangsungan usaha.

Dampak Lonjakan Harga LNG bagi Sektor Keramik

Sebagai informasi, realisasi Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT) sepanjang awal tahun ini hanya memenuhi kurang dari separuh kebutuhan riil pabrik. Untuk bertahan hidup, para pelaku usaha terpaksa membeli LNG regasifikasi alternatif dengan harga yang melonjak hingga tiga kali lipat dari tarif subsidi. Beban biaya produksi yang membengkak inilah yang menjadi pemicu utama ambruknya daya saing industri lokal di pasar domestik maupun ekspor.

Kondisi ini diperparah dengan masuknya produk impor murah yang semakin menekan margin keuntungan produsen dalam negeri. Pemerintah kini diharapkan dapat merealisasikan janji pemberian solusi yang saling menguntungkan bagi pengusaha dan pekerja pada awal pekan ini. Keputusan cepat ini akan menjadi penentu apakah gelombang pemutusan hubungan kerja massal dapat diredam atau justru semakin memburuk.