Uptodai.com - Laporan terbaru mengenai realisasi APBD Jawa Tengah pada Semester I-2026 menunjukkan tren positif yang sangat signifikan bagi pembangunan daerah. Kepala Kanwil DJPb Jawa Tengah, Purbaya, menjelaskan bahwa pos pendapatan daerah telah berhasil terealisasi sebesar 46,56% dari target yang ditetapkan. Angka capaian ini mencatatkan pertumbuhan sebesar 13,33% secara tahunan (year-on-year) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, realisasi belanja negara di wilayah tersebut juga berjalan optimal dengan mencapai 52,06% dari target pemerintah.

Kinerja keuangan yang solid ini berdampak langsung pada akselerasi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang tercatat tumbuh tangguh sebesar 5,89%. Pertumbuhan yang kuat ini ditopang oleh geliat aktivitas industri pengolahan, sektor perdagangan yang dinamis, serta berbagai stimulus program pemerintah. Sektor industri yang berkembang pesat di kawasan koridor ekonomi Jawa Tengah, seperti di Batang dan Kendal, turut memperkuat postur APBN dan APBD secara keseluruhan. Oleh karena itu, sinergi fiskal yang sehat menjadi kunci utama dalam menjaga daya beli masyarakat dan menstabilkan inflasi daerah di tengah ketidakpastian global.

Inovasi Digitalisasi Penerimaan Daerah di Jawa Tengah

Untuk memaksimalkan potensi pendapatan, Kanwil DJPb Jawa Tengah kini gencar mendorong digitalisasi tata kelola keuangan daerah. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah melakukan riset bersama dengan para akademisi dan pakar lokal guna memetakan potensi retribusi daerah. Sebagai proyek percontohan, Kabupaten Blora telah sukses menerapkan sistem e-Parkir di Pasar Sidomakmur yang terbukti mampu menekan kebocoran PAD. Sistem digital ini tidak hanya meningkatkan transparansi penerimaan secara real-time, tetapi juga mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi pembayaran harian.

Sinergi Lintas Sektor demi Kesejahteraan Masyarakat

Purbaya menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan fiskal ini memerlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat luas. APBN dan APBD harus diposisikan sebagai instrumen yang sehat, responsif, dan akuntabel untuk merespons kebutuhan publik secara cepat dan tepat sasaran. Fokus utama ke depan adalah mengoptimalkan kualitas belanja daerah agar memberikan multiplier effect yang lebih besar bagi perekonomian lokal dan pelaku UMKM. Komitmen berkelanjutan ini diharapkan mampu mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem serta meningkatkan indeks pembangunan manusia di seluruh kabupaten/kota Jawa Tengah.