Denmark Tolak Akuisisi Greenland, Aktifkan Mode Perlawanan

Uptodai.com - Ketegangan diplomatik memuncak antara dua sekutu utama NATO setelah Denmark tolak akuisisi Greenland oleh Amerika Serikat. Kopenhagen kini secara terbuka mengaktifkan mode perlawanan, merespons apa yang mereka sebut sebagai “ancaman dan tekanan” dari Washington.

Sikap menantang ini muncul segera setelah Presiden AS Donald Trump menunjuk Gubernur Louisiana, Jeff Landry, sebagai utusan khusus untuk Greenland. Penunjukan ini mempertegas ambisi lama Trump yang bersikeras bahwa Washington “membutuhkan” pulau terbesar di dunia tersebut demi kepentingan strategis.

Sikap Keras Kopenhagen Menanggapi Ambisi AS

Berbicara dari kediaman resminya pada Kamis (1/1/2026), Perdana Menteri Mette Frederiksen melancarkan kritik tajam. Meskipun tidak menyebut nama Amerika Serikat secara langsung, ia mengecam keras “ancaman, tekanan, dan pembicaraan merendahkan” dari sekutu terdekat kerajaannya tersebut.

Frederiksen mengkritik keras gagasan akuisisi negara lain, menyebutnya sebagai pandangan dunia yang usang dan tidak dapat diterima di era modern. Ia menegaskan bahwa keinginan untuk mengambil alih bangsa lain seolah-olah mereka adalah komoditas yang bisa dibeli dan dimiliki adalah hal yang keliru.

“Bukan kami yang mencari konflik. Namun, jangan biarkan siapa pun ragu: apa pun yang terjadi, kami akan berdiri teguh pada apa yang benar dan salah,” tegas Frederiksen, memberikan sinyal jelas bahwa Denmark siap mempertahankan kedaulatan Greenland.

Senada dengan PM, Raja Frederik X juga menyinggung “masa-masa sulit” ini dalam pidato malam tahun barunya. Ia memuji kekuatan dan kebanggaan rakyat Greenland. Selain itu, Raja secara implisit mendukung respons pemerintah dengan menyoroti peningkatan program pelatihan militer di Arktik sebagai respons atas meningkatnya ketegangan di wilayah tersebut.

Alasan Strategis di Balik Ambisi Washington

Langkah kontroversial Trump didasarkan pada perhitungan geopolitik dan ekonomi. Pada konferensi pers Desember lalu, Trump berargumen bahwa AS sangat membutuhkan Greenland karena lokasi strategisnya yang vital di wilayah Arktik.

Selain posisi geografisnya, pulau tersebut menyimpan potensi sumber daya mineral yang melimpah, menjadikannya target utama bagi kepentingan keamanan dan ekonomi AS. Utusan khusus yang baru ditunjuk, Jeff Landry, bahkan secara terbuka menyatakan akan bekerja untuk “menjadikan Greenland bagian dari AS,” memicu kemarahan besar di Kopenhagen.

Reaksi diplomatik pun terjadi seketika. Menteri Luar Negeri Denmark, Lars Lokke Rasmussen, menyebut penunjukan utusan tersebut “sama sekali tidak dapat diterima.” Ia segera memanggil duta besar AS untuk memberikan penjelasan resmi mengenai niat Washington.

Sekutu NATO Berubah Menjadi Ancaman Keamanan

Situasi ini telah membawa hubungan antara kedua sekutu NATO tersebut ke titik terendah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang paling mengejutkan, dinas intelijen Denmark baru-baru ini mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai potensi ancaman bagi keamanan nasional mereka sendiri.

Laporan intelijen tersebut menyimpulkan bahwa Washington kini telah mengubah pendekatan diplomatiknya, bahkan terhadap sekutu dekat. AS dituduh “menggunakan kekuatan ekonomi, termasuk dalam bentuk ancaman tarif tinggi, untuk memaksakan kehendaknya.”

Lebih lanjut, laporan tersebut menyatakan bahwa AS tidak lagi mengesampingkan penggunaan kekuatan militer, bahkan terhadap negara-negara yang tergabung dalam aliansi NATO. Analisis intelijen ini menjadi dasar kuat bagi keputusan Denmark untuk meningkatkan kewaspadaan militer dan diplomatik, memperkuat posisi mereka menolak akuisisi Greenland.

Krisis ini bukan hanya sekadar perselisihan mengenai wilayah, tetapi juga menguji fondasi aliansi transatlantik. Bagi Denmark, mempertahankan kedaulatan Greenland adalah garis merah yang tidak bisa ditawar, meskipun harus berhadapan langsung dengan kekuatan militer dan ekonomi terbesar di dunia.