Data Terbaru: Mengapa Pasangan Kumpul Kebo di Manado Melonjak?

Uptodai.com - Fenomena sosial mengenai kohabitasi atau yang sering disebut ‘kumpul kebo’ menunjukkan tren yang signifikan di beberapa wilayah Indonesia, bahkan menjadi perhatian serius bagi peneliti. Data terbaru mengungkap fakta mengejutkan mengenai peningkatan jumlah pasangan kumpul kebo di Manado, Sulawesi Utara, yang kini mencapai 0,6 persen dari total penduduk kota tersebut. Angka ini mungkin terlihat kecil, tetapi mencerminkan pergeseran pandangan masyarakat terhadap institusi pernikahan yang semakin rumit.

Secara global, kohabitasi sering dipandang sebagai bentuk relasi yang lebih murni dan bebas dari aturan normatif pernikahan yang kaku. Namun, di Indonesia yang kental dengan budaya, tradisi, dan nilai-nilai agama, praktik ini masih dianggap tabu dan menyimpang. Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kohabitasi bukan lagi sekadar isu pinggiran, melainkan bagian dari dinamika sosial kontemporer.

Fenomena Kohabitasi di Indonesia: Manado Jadi Sorotan

Studi yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) pada tahun 2021, berjudul The Untold Story of Cohabitation, menemukan bahwa praktik kohabitasi lebih banyak terjadi di wilayah Timur Indonesia. Wilayah-wilayah ini umumnya memiliki mayoritas penduduk non-Muslim, yang secara sosial mungkin memiliki toleransi yang sedikit lebih besar terhadap bentuk hubungan non-tradisional.

Peneliti ahli muda dari BRIN, Yulinda Nurul Aini, melakukan analisis mendalam menggunakan data dari Pendataan Keluarga 2021 (PK21) milik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Hasil analisis tersebut mengonfirmasi bahwa 0,6 persen penduduk kota Manado, Sulawesi Utara, memilih untuk hidup bersama tanpa ikatan pernikahan resmi. Yulinda menyoroti bahwa di Manado, kohabitasi cenderung tidak hanya menjadi batu loncatan menuju pernikahan, tetapi juga pilihan hubungan jangka panjang.

Tiga Alasan Utama Pasangan Kumpul Kebo di Manado

Yulinda mengidentifikasi setidaknya tiga alasan utama yang mendorong pasangan di Manado memilih hidup sebagai pasangan kumpul kebo di Manado. Alasan pertama berkaitan erat dengan beban finansial yang harus ditanggung saat menyelenggarakan pernikahan tradisional. Biaya pesta, mahar, dan tuntutan adat seringkali menjadi penghalang besar bagi pasangan muda.

Alasan kedua adalah prosedur perceraian yang dianggap terlalu rumit dan memakan waktu. Pasangan melihat kohabitasi sebagai jalan keluar yang praktis; jika hubungan tidak berjalan baik, perpisahan dapat dilakukan tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan melelahkan. Selain itu, penerimaan sosial di lingkungan tertentu juga menjadi faktor pendorong, di mana tekanan untuk menikah secara resmi tidak sekuat di wilayah lain.

Data PK21 juga memberikan gambaran demografi yang menarik mengenai pasangan yang melakukan kohabitasi. Sebanyak 24,3% dari total populasi kohabitasi ini berusia di bawah 30 tahun, menunjukkan bahwa fenomena ini didominasi oleh generasi muda. Bahkan, 1,9% pasangan yang disurvei sedang dalam kondisi hamil, yang mengindikasikan bahwa praktik ini seringkali berlanjut hingga memiliki keturunan.

Mayoritas pasangan kohabitasi, sekitar 83,7%, memiliki tingkat pendidikan SMA atau lebih rendah, dan lebih dari separuhnya (53,5%) bekerja di sektor informal. Kondisi ekonomi dan pendidikan ini memperkuat argumen bahwa faktor finansial dan akses terhadap informasi hukum yang memadai memainkan peran penting dalam keputusan mereka.

Dampak Buruk Kumpul Kebo: Beban Terbesar Ada pada Perempuan dan Anak

Meskipun kohabitasi menawarkan fleksibilitas, dampaknya secara negatif justru paling dirasakan oleh pihak perempuan dan anak. Dalam konteks hukum dan ekonomi, tidak ada jaminan keamanan finansial yang setara dengan yang diatur dalam undang-undang perkawinan dan perceraian. Ayah dalam hubungan kohabitasi tidak memiliki kewajiban hukum untuk memberikan dukungan finansial berupa nafkah, berbeda dengan pasangan yang menikah secara resmi.

Ketika hubungan kohabitasi berakhir, tidak ada kerangka regulasi yang jelas mengatur pembagian aset dan finansial yang telah dikumpulkan bersama. Masalah alimentasi, hak waris, serta penentuan hak asuh anak menjadi sangat kompleks tanpa adanya ikatan hukum. Ketidakpastian ini menciptakan kerentanan ekonomi yang signifikan, terutama bagi ibu tunggal.

Selain aspek ekonomi, dampak negatif kohabitasi juga merambah ke kesehatan mental dan kepuasan hidup. Minimnya komitmen dan kepercayaan yang melekat pada hubungan tanpa ikatan hukum seringkali menimbulkan ketidakpastian tentang masa depan. Hal ini dapat memicu stres kronis dan menurunkan kualitas hidup, baik bagi pasangan maupun anak-anak yang terlibat.

Data PK21 juga mencatat bahwa sebanyak 69,1% pasangan kohabitasi memiliki tingkat komitmen yang lebih rendah dibandingkan pasangan yang menikah. Kondisi ini menyoroti perlunya perhatian serius dari pemerintah dan lembaga sosial untuk memastikan perlindungan bagi individu yang memilih jalur hubungan non-tradisional ini. Masyarakat perlu didorong untuk memahami konsekuensi hukum dan sosial dari pilihan hidup yang diambil, terutama demi masa depan anak-anak.