Kontras Mencolok: Kebijakan Visa Amerika dan China di 2026

Uptodai.com - Dunia mobilitas global sedang menghadapi kontras tajam, terutama dalam hal Kebijakan Visa Amerika dan China. Sementara Washington semakin memperketat gerbang masuk bagi pelancong internasional, Beijing justru mengambil langkah revolusioner dengan membuka akses bebas visa ke puluhan negara dalam waktu singkat.

Perubahan arah kebijakan ini mencerminkan pergeseran kekuatan lunak (soft power) di panggung dunia. Laporan terbaru dari Henley Global Mobility Report 2026 menyoroti kesenjangan mobilitas yang kian melebar, menunjukkan bahwa paspor yang kuat tidak selalu berarti negara tersebut terbuka bagi pendatang.

Singapura masih kokoh di puncak sebagai pemilik paspor terkuat di dunia, memberikan akses bebas visa ke 192 destinasi. Di sisi lain, Afghanistan tetap di posisi terbawah. Namun, fenomena yang lebih menarik adalah bagaimana negara-negara adidaya menggunakan visa sebagai alat diplomasi dan proteksi.

Amerika Serikat Semakin Protektif Terkait Kebijakan Visa

Amerika Serikat, meski paspornya tetap kuat, menunjukkan sikap protektif yang signifikan. Warga AS dapat melancong bebas visa ke 179 destinasi. Ironisnya, AS hanya memberikan akses bebas visa kepada 46 negara lain, menempatkannya di peringkat ke-78 dalam Henley Openness Index.

Sorotan tajam mengarah pada erosi kekuatan paspor Amerika. Sejak tahun 2006, AS telah merosot dari peringkat 4 ke peringkat 10 global. Dalam satu tahun terakhir saja, AS kehilangan akses bebas visa ke tujuh destinasi. Penurunan ini menjadi salah satu yang terdalam di antara negara-negara maju.

Rencana Kontroversial: Syarat Data Pribadi Ekstrem

Kebijakan AS bahkan berpotensi menjadi lebih ketat dan kontroversial pada tahun 2026. U.S. Customs and Border Protection dikabarkan berencana mengakhiri visa-free travel bagi warga dari 42 negara sekutu terdekat.

Warga dari negara-negara seperti Inggris, Jerman, Prancis, dan Jepang, mungkin diwajibkan menyerahkan data pribadi yang sangat ekstrem. Persyaratan data ini mencakup riwayat media sosial selama lima tahun, email dan nomor telepon selama sepuluh tahun, hingga biometrik lengkap bahkan DNA.

Data sensitif ini rencananya akan disimpan oleh otoritas AS hingga 75 tahun. Greg Lindsay dari Atlantic Council memperingatkan bahwa langkah ini membuka pintu lebar bagi penyaringan ideologi dan risiko penyalahgunaan data masif. Ini menunjukkan fokus Washington yang semakin mendalam pada pengawasan perbatasan.

China Membuka Diri, Menggunakan Visa sebagai Soft Power

Berbanding terbalik dengan Amerika, Republik Rakyat China (RRT) justru menunjukkan tren keterbukaan yang luar biasa. Dalam dua tahun terakhir, Beijing telah membuka akses bebas visa ke lebih dari 40 negara.

Kini, China menerima warga dari 77 negara tanpa perlu mengurus visa terlebih dahulu. Ini merupakan peningkatan signifikan yang menunjukkan tekad China untuk menarik kembali turis dan investasi asing pasca pandemi.

Pergeseran ini merupakan strategi yang disengaja untuk meningkatkan pengaruh globalnya. Dr. Tim Klatte dari Grant Thornton China menegaskan bahwa keterbukaan kini menjadi instrumen soft power yang efektif. Dengan mempermudah masuknya turis dan pebisnis, China berharap dapat mempererat hubungan ekonomi dan budaya global.

Dinamika kontras antara Washington dan Beijing ini menunjukkan bahwa paspor saja tidak lagi menjadi satu-satunya penentu mobilitas. Direktur Jenderal IATA, Willie Walsh, menekankan bahwa negara-negara kini semakin memperketat perbatasan dengan sistem pengawasan berbasis teknologi canggih.

Meskipun mobilitas global secara umum tumbuh pesat selama dua dekade terakhir, Dr. Christian H. Kaelin, Chairman Henley & Partners, mengingatkan bahwa manfaatnya terdistribusi sangat tidak merata di seluruh dunia.