PBB Nyaris Bangkrut, AS Janji Bayar Tunggakan Jumbo Rp36 T

Uptodai.com - Organisasi Bangsa-Bangsa (PBB) kini berada di ambang keruntuhan finansial setelah Sekretaris Jenderal Antonio Guterres melayangkan peringatan keras mengenai kondisi kas organisasi tersebut. Namun, secercah harapan muncul setelah Amerika Serikat (AS) memberikan komitmen tegas untuk menyelesaikan kewajibannya. Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, mengonfirmasi bahwa AS bayar tunggakan PBB dalam waktu yang sangat singkat sebagai angsuran awal yang signifikan.

Pernyataan Waltz ini disampaikan menyusul desakan global dan peringatan keras dari Guterres, yang menyebut PBB berisiko mengalami “keruntuhan finansial yang segera terjadi.” Meskipun angka pastinya masih akan diputuskan dalam beberapa minggu ke depan, pembayaran awal ini merupakan upaya Washington untuk melunasi sebagian besar kewajiban tahunan mereka yang menumpuk.

Skala Utang Washington yang Memicu Krisis Keuangan PBB

Krisis pendanaan yang dialami PBB memang hampir seluruhnya disebabkan oleh utang Washington yang masif. Data resmi dari pejabat PBB menunjukkan bahwa lebih dari 95% tunggakan anggaran reguler organisasi global tersebut berasal dari Amerika Serikat.

Hingga awal Februari 2026, total kewajiban AS sangat fantastis dan mengkhawatirkan. Washington tercatat menunggak sekitar US$2,19 miliar, atau setara dengan Rp36,8 triliun, hanya untuk anggaran reguler PBB. Jumlah ini merupakan komponen utama yang membuat kas PBB kering.

Selain anggaran reguler, AS juga memiliki utang terpisah yang tidak kalah besar. Washington menunggak sekitar US$2,4 miliar (Rp40,3 triliun) untuk misi penjaga perdamaian global, serta US$43,6 juta (Rp732 miliar) untuk pengadilan PBB. Secara keseluruhan, total tunggakan AS mencapai lebih dari US$4,6 miliar.

Kebutuhan Anggaran dan Dorongan Reformasi Internal

Krisis pendanaan ini terjadi di tengah penetapan anggaran reguler PBB tahun 2026 sebesar US$3,45 miliar yang disetujui Majelis Umum pada akhir Desember lalu. Anggaran tersebut sangat krusial karena mencakup biaya operasional kantor PBB di seluruh dunia, termasuk markas besar di New York, gaji staf, pertemuan antarnegara, serta program pembangunan dan hak asasi manusia yang vital.

Waltz menegaskan bahwa janji pembayaran dari AS tidak hanya bertujuan untuk menutup tunggakan semata. Lebih jauh, pembayaran ini juga berfungsi sebagai bentuk dorongan agar PBB melanjutkan agenda reformasi internal yang telah lama dituntut oleh Washington.

“Secara umum, ini untuk tunggakan, dan juga sebagai pengakuan atas beberapa reformasi yang telah kita lihat,” kata Waltz. Ia menambahkan bahwa fokus utama AS adalah mengembalikan PBB ke fungsi dasarnya, yaitu menjaga perdamaian dan keamanan global, sesuai dengan mandat pendiriannya.

Latar Belakang Penahanan Dana Era Trump

Tunggakan AS yang melonjak tajam tidak lepas dari kebijakan yang diterapkan di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Pada periode tersebut, AS diketahui secara agresif menahan pembayaran wajib ke anggaran reguler dan penjaga perdamaian PBB.

Selain menahan iuran wajib, pemerintahan Trump juga memangkas pendanaan sukarela dan menarik diri dari sejumlah badan PBB, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Meskipun praktik penundaan pembayaran iuran AS telah berlangsung selama beberapa dekade, kebijakan ini memperburuk kondisi finansial PBB secara drastis.

Waltz menjelaskan bahwa Presiden saat ini secara tepat mempertanyakan, bagaimana PBB dapat mewujudkan potensi penuhnya jika terus terbelit masalah birokrasi dan keuangan. Oleh karena itu, Washington mendorong pengurangan birokrasi yang berlebihan dan penghapusan duplikasi fungsi.

Langkah-langkah efisiensi ini mencakup konsolidasi lembaga-lembaga di bawah naungan PBB. Washington berharap bahwa dengan adanya reformasi struktural, organisasi global itu dapat kembali berkelanjutan secara finansial dan lebih efektif dalam menjalankan misinya.