BI Rate Naik 5,75 Persen, Pengusaha Keluhkan Beban Ganda

Uptodai.com - Keputusan Bank Indonesia terkait kenaikan BI Rate menjadi 5,75% memicu reaksi keras dari kalangan pelaku usaha nasional. Langkah agresif bank sentral yang menaikkan suku bunga acuan sebanyak tiga kali dalam kurun waktu kurang dari sebulan ini dinilai sangat memberatkan. Kebijakan moneter tersebut diambil sebagai upaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menekan laju inflasi yang kian memanas. Namun, bagi sektor riil, kebijakan ini mendatangkan tantangan baru yang tidak mudah dihadapi.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Bob Azam, mengungkapkan bahwa para pengusaha kini harus menanggung beban ganda yang sangat berat. Menurutnya, penyesuaian suku bunga ini tergolong terlambat sehingga rupiah sudah terlanjur melemah tajam sebelum kebijakan diambil. Akibatnya, pelaku usaha harus menghadapi depresiasi mata uang sekaligus lonjakan biaya pinjaman perbankan secara bersamaan. Kondisi ini dikhawatirkan akan mengganggu arus kas perusahaan di berbagai sektor industri.

Dampak Suku Bunga Tinggi Terhadap Sektor Riil

Keterlambatan penyesuaian ini juga memicu kekhawatiran akan melonjaknya angka kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) di sektor perbankan. Ketika biaya modal meningkat, kemampuan perusahaan untuk membayar cicilan utang akan menurun drastis. Sektor-sektor yang padat karya dan sangat bergantung pada bahan baku impor menjadi pihak yang paling rentan terkena dampak langsung. Jika tidak diantisipasi, hal ini berpotensi memicu gelombang efisiensi kerja hingga pengurangan tenaga kerja massal.

Bob Azam menyoroti disparitas suku bunga antara Indonesia dengan Amerika Serikat yang seharusnya diantisipasi lebih cepat oleh Bank Indonesia. Dengan suku bunga The Fed yang berada di level 3,75%, sangat tidak realistis jika Indonesia mempertahankan suku bunga rendah di kisaran 4%. Selisih imbal hasil yang menyempit membuat aliran modal asing keluar dari pasar domestik secara masif. Fenomena capital outflow inilah yang akhirnya menekan nilai tukar rupiah hingga terperosok lebih dalam.

Perlunya Kebijakan Moneter yang Gradual

Pemerintah dan otoritas moneter memang sering kali berupaya menghindari kebijakan yang terlalu drastis demi menjaga psikologis pasar. Namun, menahan penyesuaian terlalu lama justru dinilai menciptakan efek kejut yang jauh lebih merusak bagi ekosistem bisnis. Pola ini serupa dengan penundaan kenaikan subsidi energi yang sering kali berakhir dengan lonjakan harga mendadak yang sangat tinggi. Pelaku usaha lebih memilih penyesuaian yang dilakukan secara bertahap dan terukur agar perencanaan bisnis dapat berjalan mitigatif.

Kini, dunia usaha hanya bisa berharap pemerintah memberikan stimulus non-moneter untuk mengimbangi tekanan dari sektor finansial ini. Kemudahan perizinan, insentif pajak, serta perlindungan pasar domestik dari produk impor murah menjadi harapan baru bagi industri lokal. Tanpa adanya bauran kebijakan yang protektif, daya saing industri nasional dipastikan akan merosot tajam di pasar global. Kolaborasi erat antara otoritas fiskal dan moneter sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan pertumbuhan ekonomi yang sedang melambat.