APINDO Minta Pemerintah Perkuat Kesiapan Ekonomi Nasional

Uptodai.com - Kesiapan ekonomi nasional hadapi krisis global saat ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah pusat agar tidak hanya terjebak pada solusi jangka pendek. Gejolak geopolitik yang kian memanas di berbagai belahan dunia menuntut Indonesia untuk memiliki fondasi struktural yang jauh lebih kokoh dari sebelumnya. Langkah antisipasi yang matang akan menentukan seberapa kuat bangsa ini bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menilai langkah-langkah reaktif seperti kebijakan bekerja dari rumah (WFH) bukan merupakan jawaban utama. Pemerintah harus mulai memetakan risiko jangka panjang yang bisa melumpuhkan sektor-sektor vital dalam waktu singkat. Tanpa adanya persiapan yang matang, Indonesia berisiko mengalami guncangan hebat jika eskalasi konflik dunia terus meningkat.

Kritik APINDO Terhadap Kebijakan Jangka Pendek

Ketua Bidang Kebijakan Publik APINDO, Sutrisno Iwantono, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan skenario darurat yang bersifat sementara. Ia melihat kesiapan struktural Indonesia saat ini masih memerlukan penguatan signifikan di berbagai lini strategis. Kejujuran dalam mengevaluasi kemampuan domestik sangat diperlukan agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.

Menurutnya, kebijakan seperti WFH memang bisa mengurangi mobilitas dan konsumsi energi untuk sesaat. Namun, langkah tersebut tidak menyentuh akar permasalahan jika rantai pasok global benar-benar terputus akibat perang yang meluas. Sektor industri membutuhkan kepastian pasokan bahan baku dan energi yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan bekerja dari rumah.

Kerentanan Sektor Energi dan Ketahanan Pangan

Sektor energi menjadi titik paling rawan yang paling cepat merasakan dampak dari ketidakstabilan politik di Timur Tengah. Setiap eskalasi konflik di wilayah produsen minyak dunia tersebut dipastikan akan langsung menekan neraca perdagangan dalam negeri. Kenaikan harga minyak mentah dunia selalu menjadi momok yang menakutkan bagi stabilitas fiskal Indonesia.

Iwantono mendorong pemerintah untuk lebih serius dalam mempercepat program transisi energi guna mengurangi ketergantungan pada komoditas impor. Ketergantungan yang tinggi pada energi fosil dari luar negeri membuat Indonesia selalu terkejut setiap kali harga minyak dunia melonjak. Penguatan energi terbarukan harus dipandang sebagai investasi keamanan nasional, bukan sekadar isu lingkungan.

Selain energi, isu ketahanan pangan juga menjadi rapor merah yang harus segera diperbaiki oleh otoritas terkait. Realita di lapangan menunjukkan bahwa Indonesia masih sangat bergantung pada impor untuk beberapa komoditas pangan strategis. Hal ini sangat berisiko mengingat jalur perdagangan internasional bisa tertutup kapan saja saat terjadi konflik besar.

Gangguan pada distribusi global dapat menyebabkan lonjakan harga pangan yang sangat drastis di pasar domestik. Kondisi ini dikhawatirkan akan memukul daya beli masyarakat kecil jika cadangan pangan nasional tidak berada dalam posisi yang aman. Pengalaman masa lalu saat pandemi COVID-19 harus menjadi pelajaran berharga dalam mengelola stok beras dan kebutuhan pokok lainnya.

Evaluasi Kebijakan Bantuan Sosial dan Data Penerima

Terkait aspek perlindungan sosial, APINDO menyoroti efektivitas kebijakan bantuan sosial yang selama ini sering kali bersifat reaktif. Pemerintah biasanya baru bergerak memberikan bantuan setelah tekanan ekonomi mulai dirasakan oleh masyarakat luas. Pola seperti ini dinilai kurang efektif dalam meredam dampak krisis secara menyeluruh.

Iwantono menekankan pentingnya sistem perlindungan ekonomi yang mampu mengantisipasi krisis sebelum benar-benar terjadi. Kecepatan respons pemerintah dalam situasi darurat sangat ditentukan oleh akurasi data dan skema penyaluran yang tepat sasaran. Tanpa data yang valid, bantuan yang diberikan hanya akan menjadi pemborosan anggaran negara.

Pengusaha juga mengingatkan bahwa penyaluran bansos yang tidak akurat hanya akan membebani anggaran tanpa memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan. Oleh karena itu, perbaikan skema penyaluran bansos harus menjadi prioritas utama dalam reformasi birokrasi saat ini. Digitalisasi data penerima bantuan harus segera dituntaskan untuk meminimalisir kebocoran di lapangan.

Membangun Kepercayaan Publik Lewat Komunikasi Efektif

Titik lemah lain yang sering diabaikan oleh pemerintah adalah pola komunikasi publik saat menghadapi situasi yang tidak menentu. Informasi yang simpang siur atau sering berubah-ubah justru dapat memicu kepanikan massal dan spekulasi liar di pasar. Hal ini sangat berbahaya bagi iklim investasi dan stabilitas sosial di dalam negeri.

Pemerintah wajib menyampaikan informasi yang jelas dan konsisten untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta pelaku usaha. Komunikasi yang transparan merupakan kunci utama untuk mencegah distorsi informasi yang bisa memperburuk stabilitas ekonomi nasional. Publik perlu mengetahui langkah nyata apa yang sedang dan akan diambil oleh pemerintah.

Dengan koordinasi yang lebih baik, pemerintah diharapkan mampu menenangkan warga tanpa harus memberikan janji-janji yang sulit terealisasi. Kesiapan mental publik sama pentingnya dengan kesiapan logistik dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global di masa depan. Ketenangan masyarakat adalah modal utama untuk menjaga roda ekonomi tetap berputar di tengah badai krisis.