Mensos Bantah Isu Mark Up Harga Sepatu Sekolah Rakyat: Itu Hoax!

Uptodai.com - Isu mark up harga sepatu Sekolah Rakyat yang belakangan ini menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial akhirnya mendapat tanggapan resmi dari pemerintah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf secara tegas membantah narasi yang menyebutkan adanya ketidakberesan dalam proses pengadaan perlengkapan siswa tersebut.

Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini memberikan klarifikasi langsung dalam sebuah konferensi pers di kantor Kementerian Sosial pada Selasa (5/5/2026). Ia didampingi oleh Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, untuk meluruskan persepsi publik yang mulai liar. Menurutnya, informasi yang beredar luas di jagat maya tersebut mengandung unsur fitnah dan tidak berdasar pada fakta lapangan.

Gus Ipul kemudian menunjukkan potongan narasi digital yang memuat foto dirinya bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Dalam foto tersebut, keduanya tampak sedang menyerahkan sepatu secara simbolis kepada para siswa. Ia menjelaskan bahwa dokumentasi itu sebenarnya diambil saat kegiatan Dialog Pilar-Pilar Sosial se-Malang Raya pada Mei 2025 silam.

Asal-Usul Sepatu yang Menjadi Polemik

Menteri Sosial menjelaskan bahwa sepatu yang terlihat dalam foto tersebut bukan berasal dari proyek pengadaan Kementerian Sosial. Alas kaki tersebut merupakan bantuan pribadi atau hadiah dari Gubernur Khofifah untuk 10 siswa Sekolah Rakyat di wilayah Jawa Timur. Anggaran yang digunakan untuk pemberian tersebut bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bukan dari dana pusat.

Pihak kementerian menyayangkan adanya upaya mencampuradukkan fakta antara bantuan hibah daerah dengan program pengadaan nasional. Membandingkan satu pasang sepatu bermerek tertentu dengan keseluruhan pagu anggaran pengadaan sepatu nasional dianggap sebagai tindakan yang tidak tepat. Hal ini dikarenakan setiap jenis sepatu memiliki spesifikasi teknis dan fungsi yang berbeda-beda sesuai kebutuhan siswa.

Meskipun merasa dirugikan oleh informasi yang tidak akurat, Gus Ipul tetap menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat luas. Ia menilai bahwa perhatian publik yang besar menunjukkan fungsi kontrol sosial berjalan dengan baik di Indonesia. Pemerintah justru merasa terbantu jika masyarakat aktif mengawasi jalannya program-program strategis seperti Sekolah Rakyat.

Transparansi Pagu Anggaran Rp700 Ribu

Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi publik, Gus Ipul memaparkan secara rinci mengenai struktur harga pengadaan sepatu tersebut. Ia mengklarifikasi bahwa angka Rp700 ribu yang ramai dibicarakan bukanlah harga beli riil per pasang sepatu. Angka tersebut merupakan pagu anggaran atau batas maksimal yang ditetapkan dalam perencanaan keuangan negara.

Pagu anggaran berfungsi sebagai acuan batas atas agar proses pengadaan tetap terkendali dan memiliki standar kualitas yang mumpuni. Dalam realisasinya, harga pembelian akhir biasanya berada di bawah angka pagu setelah melalui proses lelang yang kompetitif. Seluruh prosedur ini dilaksanakan melalui mekanisme yang transparan dengan melibatkan pihak-pihak berwenang di bidang pengadaan barang dan jasa.

Gus Ipul memastikan bahwa penetapan pemenang pengadaan selalu didasarkan pada prinsip penawaran terbaik yang memenuhi kriteria spesifikasi. Tim Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kelompok Kerja (Pokja) bertanggung jawab penuh untuk memastikan setiap rupiah uang negara digunakan secara efisien. Prosedur ini dilakukan untuk menjamin bahwa siswa mendapatkan kualitas sepatu yang layak untuk menunjang aktivitas belajar mereka.

Mekanisme Pengawasan dan Survei Pasar

Penetapan pagu anggaran tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui proses survei pasar yang mendalam. Tim kementerian melakukan pengecekan harga terhadap berbagai vendor untuk mendapatkan estimasi biaya yang paling masuk akal. Hal ini dilakukan agar anggaran yang dialokasikan tidak terlalu rendah sehingga mengorbankan kualitas, namun juga tidak terlalu tinggi.

Kementerian Sosial juga membuka ruang bagi lembaga pengawas internal maupun eksternal untuk melakukan audit secara berkala. Langkah ini diambil untuk mencegah terjadinya praktik korupsi atau penyimpangan anggaran di tengah jalan. Dengan adanya pengawasan berlapis, diharapkan program Sekolah Rakyat dapat berjalan lancar tanpa hambatan administratif maupun hukum.

Gus Ipul berharap masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh potongan informasi yang tidak utuh di media sosial. Ia mengajak semua pihak untuk melakukan verifikasi data sebelum menyebarkan informasi yang berkaitan dengan kebijakan publik. Pemahaman yang komprehensif sangat diperlukan agar tidak muncul persepsi keliru yang dapat menghambat distribusi bantuan bagi siswa yang membutuhkan.