Menganalisis Kebijakan China Dongkrak Populasi Lewat Pajak Kontrasepsi

Uptodai.com - Krisis demografi yang semakin mendalam memaksa pemerintah China mengambil langkah-langkah ekstrem untuk mendorong warganya memiliki lebih banyak anak. Angka kelahiran per wanita di China saat ini berada di level yang sangat rendah, hanya sekitar 1,0 anak, jauh di bawah batas pergantian populasi.

Sebagai respons, Beijing kini menerapkan kebijakan kontroversial, yaitu mengenakan pajak tinggi atas alat kontrasepsi. Langkah ini dilakukan seiring dengan upaya pemerintah mengalokasikan dana besar untuk program perawatan anak nasional.

Kebijakan China Dongkrak Populasi: Kontrasepsi Kena Pajak Tinggi

Dalam upaya mendongkrak angka kelahiran, pemerintah China secara resmi memberlakukan pajak sebesar 13% untuk kondom, pil KB, dan berbagai alat kontrasepsi lainnya. Keputusan ini datang setelah tahun sebelumnya China telah menggelontorkan 90 miliar yuan (sekitar US$12,7 miliar) untuk program subsidi anak.

Program subsidi tersebut menawarkan pembayaran tunai satu kali sekitar 3.600 yuan (lebih dari US$500) kepada keluarga untuk setiap anak yang berusia tiga tahun atau kurang. Kombinasi antara insentif dan disinsentif ini diharapkan dapat mengubah perilaku masyarakat dalam perencanaan keluarga.

Meskipun demikian, kebijakan penarikan pajak ini menuai keraguan dari berbagai pihak, terutama para ahli demografi. Mereka menilai bahwa kenaikan harga kontrasepsi tidak sebanding dengan beban finansial besar yang dihadapi keluarga modern di China.

Analisis Biaya: Mengapa Pajak Kontrasepsi Dinilai Gagal?

Data menunjukkan bahwa biaya rata-rata membesarkan seorang anak di Tiongkok hingga usia 18 tahun diperkirakan mencapai 538.000 yuan, atau lebih dari US$77.000. Angka ini menempatkan China sebagai salah satu negara termahal di dunia untuk membesarkan anak, jika dibandingkan dengan pendapatan rata-rata rumah tangga.

Sementara itu, kenaikan harga akibat pajak 13% tersebut hanya memberikan dampak minimal pada pengeluaran bulanan. Sebagai contoh, sebungkus kondom yang biasanya berharga sekitar 50 yuan (sekitar $7) atau persediaan pil KB sebulan yang rata-rata 130 yuan ($19) hanya akan bertambah beberapa dolar saja.

Seorang ayah berusia 36 tahun yang diwawancarai oleh media asing mengaku tidak terlalu khawatir dengan kenaikan harga alat kontrasepsi ini. Ia berpendapat bahwa kenaikan 5 hingga 20 yuan per kotak kondom selama setahun hanya akan menambah beberapa ratus yuan, yang dianggapnya masih sangat terjangkau.

Hal ini mengindikasikan bahwa faktor biaya kontrasepsi bukanlah penghalang utama bagi pasangan untuk memiliki anak. Sebaliknya, biaya hidup dan biaya pendidikan yang melambung tinggi, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, menjadi variabel penentu yang jauh lebih signifikan.

Hambatan Struktural Modernisasi Menghadang

China bukanlah satu-satunya negara yang mengadopsi kebijakan pro-natalis untuk mengatasi angka kelahiran yang rendah. Namun, secara historis, kebijakan seperti ini jarang terbukti efektif jika tidak didukung oleh perubahan sosial dan ekonomi yang mendasar.

Pada masa lalu, program pengendalian kelahiran China berhasil karena didorong oleh modernisasi yang lebih luas, urbanisasi, dan pergeseran menuju masyarakat industri. Namun, saat ini, kebijakan yang bertujuan meningkatkan kelahiran justru menghadapi hambatan sosial yang diciptakan oleh modernisasi itu sendiri.

Modernisasi telah membuka peluang pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik bagi perempuan. Faktor ini secara signifikan mendorong banyak perempuan untuk menunda atau memilih untuk tidak memiliki anak, memprioritaskan karier dan stabilitas finansial.

Faktanya, sebagian besar penurunan angka kelahiran di China, terutama sejak tahun 1990-an, bersifat sukarela. Penurunan ini lebih merupakan hasil dari meningkatnya biaya hidup dan tingginya biaya pendidikan, daripada sekadar respons terhadap kebijakan pemerintah.

Para ahli demografi menyebut fenomena ini sebagai "perangkap modernisasi". Selama biaya membesarkan anak tetap tinggi dan kesempatan bagi perempuan untuk berkembang secara profesional terus meningkat, insentif finansial kecil atau pajak tambahan pada kontrasepsi tidak akan mampu membalikkan tren demografi yang sudah mengakar kuat.