Tensi Panas: Rusia, Iran, China Gelar Latihan Angkatan Laut BRICS Plus

Uptodai.com - Kawasan maritim kembali menjadi titik fokus ketegangan internasional setelah sejumlah kekuatan militer global berkumpul untuk menggelar latihan bersama. Rusia, Iran, dan China menjadi aktor utama dalam Latihan Angkatan Laut BRICS Plus, sebuah manuver yang secara terbuka bertujuan meningkatkan keamanan maritim, namun terselubung oleh aroma persaingan geopolitik yang kental.

Latihan bertajuk ‘Will for Peace 2026’ ini diselenggarakan di bawah payung BRICS Plus, sebuah blok yang baru-baru ini mengalami perluasan signifikan. Blok yang semula hanya beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, kini mencakup kekuatan regional penting lainnya seperti Mesir, Arab Saudi, Ethiopia, Uni Emirat Arab, dan Indonesia.

Manuver ‘Will for Peace 2026’ dan Tujuan Resmi

Militer Afrika Selatan, yang bertindak sebagai tuan rumah, menegaskan bahwa tujuan utama dari latihan ini adalah untuk memastikan keselamatan pelayaran dan mendukung aktivitas ekonomi maritim global. Menurut pernyataan resmi militer Afrika Selatan, ‘Will for Peace 2026’ dirancang untuk menyatukan angkatan laut negara-negara anggota BRICS Plus demi operasi keselamatan bersama dan meningkatkan interoperabilitas antar armada.

Upacara pembukaan latihan tersebut dipimpin oleh pejabat militer dari China, yang menunjukkan peran Beijing yang semakin sentral dalam aliansi ini. Sementara itu, beberapa negara anggota baru seperti Brasil, Mesir, dan Ethiopia hadir dalam kapasitas sebagai pengamat.

Letnan Kolonel Mpho Mathebula, juru bicara sementara operasi gabungan Afrika Selatan, menjelaskan bahwa seluruh anggota BRICS Plus telah diundang untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Keterlibatan penuh dari negara-negara anggota yang baru, termasuk Arab Saudi dan Indonesia, diharapkan dapat memperkuat sinergi di masa mendatang.

BRICS Plus Sebagai Penyeimbang Kekuatan Barat

Meski tujuan resminya adalah keamanan maritim, manuver ini tak lepas dari pandangan sebagai upaya kolektif untuk menyeimbangkan pengaruh ekonomi dan politik yang didominasi oleh negara-negara Barat. Kehadiran tiga kekuatan yang sering berkonflik dengan Washington—Rusia, Iran, dan China—memperkuat narasi tersebut di panggung internasional.

Latihan ini berlangsung di tengah memanasnya hubungan antara pemerintahan Amerika Serikat (AS) dan beberapa anggota BRICS Plus. Presiden AS Donald Trump sebelumnya menuduh negara-negara BRICS menjalankan kebijakan yang dianggap “anti-Amerika”.

Pada Januari lalu, Trump bahkan mengancam akan memberlakukan tarif tambahan sebesar 10% kepada negara-negara yang tergabung dalam blok tersebut. Ancaman ini jelas menambah lapisan ketegangan ekonomi di balik pengerahan kekuatan militer ini, menjadikannya lebih dari sekadar latihan rutin.

Kontroversi di Dalam Negeri Afrika Selatan

Di Afrika Selatan sendiri, keputusan untuk menjadi tuan rumah Latihan Angkatan Laut BRICS Plus memicu gelombang kritik tajam dari kelompok oposisi. Aliansi Demokratik (DA), partai oposisi pro-Barat, menilai bahwa latihan ini secara fundamental bertentangan dengan sikap netralitas Pretoria dalam konflik global.

DA mengeluarkan pernyataan keras, menuding bahwa BRICS telah menjadikan Afrika Selatan sebagai pion dalam “permainan kekuasaan negara-negara nakal” di panggung internasional. Mereka khawatir partisipasi ini akan merusak hubungan diplomatik Afrika Selatan dengan mitra dagang utamanya di Barat.

Namun, Militer Afrika Selatan Menepis Tuduhan Politik. Letnan Kolonel Mathebula dengan tegas menepis tudingan tersebut, menegaskan bahwa latihan ini sama sekali tidak bermuatan politik. Ia menekankan bahwa tidak ada permusuhan yang ditujukan kepada AS atau negara Barat lainnya melalui kegiatan ini.

Mathebula juga menambahkan bahwa Afrika Selatan secara rutin mengadakan latihan militer dengan berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, sebagai bagian dari upaya peningkatan kemampuan. Ia menyimpulkan, “Ini adalah latihan angkatan laut. Tujuannya murni untuk meningkatkan kemampuan dan berbagi informasi taktis, bukan kesepakatan politik.”