Uptodai.com - Aksi penolakan keras kini disuarakan oleh para petani tembakau Jawa Barat terhadap draf Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang dinilai sangat diskriminatif. Mereka menilai aturan penyeragaman kemasan tanpa logo alias kemasan polos akan mematikan industri hasil tembakau dari hulu hingga hilir. Gelombang protes ini mencuat setelah Kementerian Kesehatan menggelar konsultasi publik yang dinilai mengabaikan nasib jutaan pekerja di sektor ini.

Melalui forum rembuk bertajuk “Saung Sawala” di Sumedang, ratusan petani dari berbagai wilayah seperti Garut, Sumedang, hingga Cirebon berkumpul untuk menyatakan sikap. Mereka secara resmi menandatangani deklarasi penolakan terhadap pembatasan kadar nikotin dan tar serta larangan bahan tambahan. Para petani juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera turun tangan memberikan perlindungan hukum bagi kelangsungan hidup mereka.

Kontribusi Sektor Tembakau Bagi Perekonomian Daerah

Tembakau bukan sekadar tanaman biasa bagi masyarakat tatar Sunda, melainkan komoditas bernilai ekonomi tinggi yang menjadi andalan saat musim kemarau tiba. Di wilayah Jawa Barat, budidaya tembakau telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi penopang utama kesejahteraan ribuan kepala keluarga petani. Selain menyerap banyak tenaga kerja di sektor hulu, industri ini juga memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui skema Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur daerah.

Secara historis, tanah Pasundan sangat terkenal dengan varietas tembakau lokal legendaris seperti tembakau Mole yang memiliki aroma khas serta bernilai jual sangat tinggi di pasar domestik. Keberadaan komoditas unggulan ini telah berhasil membentuk ekosistem ekonomi mandiri yang menghidupkan ratusan pasar tradisional di wilayah pedesaan Jawa Barat. Jika regulasi ketat dari Kementerian Kesehatan ini disahkan tanpa kajian mendalam, maka seluruh rantai pasok tembakau lokal yang menghidupi jutaan jiwa terancam lumpuh total.

Kekecewaan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia

Ketua DPD Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Barat, Sambas, mengungkapkan rasa kecewanya yang mendalam atas sikap Kementerian Kesehatan yang dinilai terburu-buru. Menurutnya, pembatasan kadar nikotin dan penyeragaman kemasan merupakan upaya de facto untuk membumihanguskan mata pencaharian petani lokal. Sambas menegaskan bahwa seluruh hasil panen petani selama ini diserap dengan baik oleh industri nasional tanpa adanya hambatan.

Kini, para petani menaruh harapan besar pada pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo agar tetap konsisten menyejahterakan rakyat kecil. Mereka berharap pemerintah dapat meninjau ulang RPMK tersebut dan mengutamakan dialog yang inklusif bersama seluruh pemangku kepentingan. Tanpa adanya perlindungan nyata, masa depan pertanian tembakau di Jawa Barat berada di ambang kehancuran.