Dikepung Militer Beijing, Presiden Taiwan Lawan China dengan Tegas

Uptodai.com - Ketika wilayahnya dikepung manuver militer besar-besaran oleh Beijing, Presiden Taiwan lawan China dengan deklarasi perlawanan yang tegas. Presiden Lai Ching-te bersumpah untuk mempertahankan kedaulatan nasional Taiwan, meskipun menghadapi tekanan yang disebut Taipei sebagai “provokasi tingkat tinggi.”

Latihan militer yang dilakukan oleh Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China melibatkan pengerahan puluhan jet tempur, kapal angkatan laut, serta peluncuran rudal di sekitar pulau tersebut. Manuver ini bukan sekadar latihan rutin, melainkan demonstrasi kekuatan yang jelas ditujukan untuk mengintimidasi pemerintahan baru di Taipei.

Dalam pidato yang disiarkan televisi pada hari Kamis (1/1/2026), Lai menegaskan posisinya tanpa kompromi. Ia menyatakan komitmen untuk memperkuat pertahanan dan membangun mekanisme perlindungan demokrasi yang kuat sebagai respons terhadap ancaman tersebut.

Reaksi Keras Beijing dan Strategi Pertahanan Asimetris Taiwan

Di sisi lain, Beijing melalui Kantor Urusan Taiwan segera mengecam keras pernyataan Lai. Mereka menyebut pidato tersebut sebagai kebohongan dan omong kosong yang tidak berdasar, sekaligus menilai pidato itu merupakan bentuk provokasi terbuka.

Pemerintah China menuduh Lai terus-menerus memicu konfrontasi lintas selat. Narasi yang digunakan Lai, yaitu demokrasi melawan otoritarianisme, dianggap hanya memperburuk ketegangan regional yang sudah tinggi.

Untuk menghadapi kekuatan militer China yang jauh lebih superior, Taiwan telah merespons tekanan ini dengan mengadopsi strategi perang asimetris. Strategi ini merupakan taktik pertahanan yang berfokus pada penggunaan persenjataan yang lebih kecil dan lebih lincah.

Tujuan utama dari strategi asimetris adalah memastikan militer Taiwan mampu memberikan perlawanan yang efektif dan tidak terduga. Dengan demikian, mereka dapat memaksimalkan kerugian yang ditimbulkan pada PLA, meskipun secara jumlah dan teknologi konvensional mereka kalah jauh.

Peningkatan Anggaran Pertahanan Taiwan dan Konflik Domestik

Pemerintahan Lai memiliki ambisi besar dalam hal belanja militer nasional. Targetnya adalah memastikan peningkatan anggaran pertahanan Taiwan tahun 2026 hingga melampaui tiga persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara itu.

Tidak hanya itu, rencana jangka panjang yang dicanangkan oleh pemerintahan Lai adalah meningkatkan pengeluaran pertahanan hingga mencapai lima persen dari PDB pada tahun 2030. Angka ini mencerminkan keseriusan Taipei dalam membangun benteng pertahanan yang kuat.

Namun, ambisi pertahanan ini justru memicu perdebatan sengit di dalam negeri. Partai Progresif Demokratik (DPP) yang dipimpin Lai harus berhadapan dengan oposisi kuat, yaitu Partai Kuomintang (KMT) dan Partai Rakyat Taiwan (TPP), yang saat ini menguasai mayoritas parlemen.

Ketegangan domestik memuncak setelah Perdana Menteri Cho Jung-tai, rekan separtai Lai, menolak menandatangani amandemen krusial. Amandemen tersebut merupakan RUU pembagian pendapatan yang didukung oleh kubu oposisi. Penolakan ini secara efektif mencegah RUU tersebut berlaku.

Keputusan Cho didukung penuh oleh Presiden Lai, yang semakin membuat marah partai-partai oposisi. Situasi politik yang tidak harmonis ini dikhawatirkan akan memicu pembalasan politik, terutama ketika pembahasan mengenai pengeluaran pertahanan nasional yang vital dimulai.

Meskipun menghadapi keretakan internal, Lai menyerukan persatuan. Ia berharap, “partai penguasa dan oposisi kita dapat bersatu” demi menghadapi ancaman eksternal yang terus membayangi kedaulatan Taiwan.