KPK Sita 4 Mobil Kasus Korupsi Kuota Haji Yaqut Cholil Qoumas

Uptodai.com - Penyidikan kasus korupsi kuota haji periode 2023-2024 terus bergulir dengan temuan aset fantastis yang mengejutkan publik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja mengumumkan keberhasilan mereka dalam mengamankan berbagai aset berharga milik tersangka. Total nilai aset yang berhasil disita dalam perkara ini ditaksir mencapai angka lebih dari Rp 100 miliar.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa penyitaan ini mencakup berbagai bentuk kekayaan. Mulai dari uang tunai dalam berbagai mata uang asing hingga aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Langkah tegas ini diambil untuk memulihkan kerugian negara yang timbul akibat praktik lancung dalam pembagian kuota haji tersebut.

Aset Senilai Rp 100 Miliar Disita KPK

Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Asep merinci jenis-jenis aset yang kini berada dalam penguasaan penyidik. Pihak berwenang menyita uang tunai sebesar USD 3,7 juta, Rp 22 miliar, serta SAR 16 ribu. Selain uang tunai, penyidik juga memasang garis sita pada lima bidang tanah dan bangunan yang diduga terkait dengan aliran dana korupsi.

Tidak hanya properti dan uang tunai, kasus korupsi kuota haji ini juga menyeret aset berupa kendaraan bermotor. KPK mengonfirmasi telah menyita empat unit mobil yang diduga milik atau terkait dengan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. Namun, hingga saat ini, pihak KPK belum memberikan rincian spesifik mengenai merek maupun tipe dari keempat mobil tersebut.

Penyitaan kendaraan ini menarik perhatian publik karena jumlahnya yang melampaui apa yang dilaporkan dalam catatan resmi. Penyidik masih terus mendalami asal-usul kepemilikan mobil-mobil tersebut untuk memastikan apakah dibeli menggunakan dana hasil korupsi. Proses verifikasi fisik dan dokumen kendaraan saat ini sedang berlangsung secara intensif di gudang barang bukti KPK.

Teka-teki 4 Mobil dan Isi Garasi Yaqut

Jika merujuk pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Yaqut Cholil Qoumas tercatat memiliki total kekayaan sebesar Rp 13,7 miliar. Dalam laporan tersebut, ia hanya mencantumkan dua unit kendaraan yang terparkir di garasinya. Kendaraan tersebut adalah Mazda CX-5 tahun 2015 senilai Rp 260 juta dan sebuah Toyota Alphard lansiran 2024 seharga Rp 1,95 miliar.

Munculnya angka empat unit mobil yang disita KPK tentu menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi pelaporan harta kekayaan. Selisih jumlah kendaraan ini mengindikasikan adanya aset yang mungkin tidak dilaporkan atau baru didapatkan selama masa jabatan. Tim penyidik KPK kini fokus menelusuri apakah ada upaya penyembunyian aset melalui tangan pihak ketiga atau keluarga dekat.

Keberadaan Toyota Alphard tahun 2024 dalam laporan kekayaannya juga menjadi sorotan tersendiri mengingat harganya yang cukup tinggi. Publik kini menunggu pengumuman resmi dari KPK mengenai spesifikasi empat mobil yang disita tersebut. Apakah mobil-mobil itu termasuk dalam kategori mobil mewah Yaqut Cholil Qoumas yang selama ini tidak terdeteksi oleh radar publik?

Skema Fee Percepatan Haji Khusus

KPK membeberkan bahwa praktik korupsi ini bermula dari kesepakatan fee untuk pembagian kuota haji tambahan. Yaqut diduga menerima imbalan setelah menyetujui usulan pembagian kuota yang tidak sesuai dengan prosedur semestinya. Fee tersebut diberikan oleh pihak penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) sebagai imbalan atas percepatan keberangkatan jemaah.

Pada periode haji tahun 2023, nilai fee yang dipatok mencapai USD 5.000 atau setara dengan Rp 84,4 juta per jemaah. Modus yang digunakan adalah dengan mengalihkan jemaah haji visa mujamalah menjadi jemaah haji khusus agar bisa berangkat lebih cepat. Uang haram ini diduga mengalir ke kantong sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Kementerian Agama.

Berlanjut ke tahun 2024, nilai fee yang disepakati mengalami penyesuaian menjadi USD 2.000 atau sekitar Rp 33,8 juta per jemaah. Pengumpulan dana ini dilakukan secara sistematis dalam kurun waktu Februari hingga Juni 2024. KPK menegaskan bahwa praktik ini telah mencederai rasa keadilan bagi jemaah haji reguler yang telah mengantre selama puluhan tahun.