Pajak Denza D9 Tanpa Insentif, Ternyata Beda Tipis dengan Alphard

Uptodai.com - Pajak Denza D9 tanpa insentif diprediksi akan mengalami kenaikan drastis bagi para pemiliknya mulai April 2026 mendatang. Kebijakan baru ini tentu menjadi perhatian serius bagi calon konsumen yang mengincar MPV mewah bertenaga listrik tersebut. Selama ini, pembebasan pajak menjadi magnet utama bagi masyarakat untuk beralih ke kendaraan ramah lingkungan.

Saat ini, pemilik mobil listrik murni (Battery Electric Vehicle/BEV) menikmati keistimewaan luar biasa dalam hal administrasi tahunan. Mereka hanya perlu membayar Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) senilai Rp 143 ribu. Sementara itu, komponen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama (BBNKB) masih digratiskan oleh pemerintah.

Namun, masa “bulan madu” tersebut tampaknya akan segera berakhir seiring terbitnya regulasi terbaru. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah menyiapkan aturan yang akan mengubah peta biaya kepemilikan mobil listrik di Indonesia. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026.

Aturan Baru Pajak Mobil Listrik Tahun 2026

Dalam Permendagri tersebut, kendaraan listrik tidak lagi menjadi objek yang dikecualikan dari pemungutan PKB dan BBNKB. Artinya, mulai tahun 2026, mobil listrik akan dikenakan pajak tahunan yang nilainya dihitung berdasarkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB). Langkah ini diambil sebagai bagian dari penyesuaian kebijakan fiskal nasional di sektor otomotif.

Denza D9, yang merupakan sub-brand mewah dari BYD, sudah terdaftar dalam lampiran aturan tersebut dengan kode MRE. Berdasarkan penelusuran data, terdapat beberapa varian yang disiapkan, mulai dari penggerak roda depan (FWD) hingga penggerak semua roda (AWD). Estimasi NJKB untuk tahun 2026 diprediksi akan mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk varian Denza D9 FWD, nilai NJKB diperkirakan menyentuh angka Rp 765 juta. Jika dihitung menggunakan rumus pajak standar di Jakarta dengan tarif 2 persen, maka beban PKB mencapai Rp 16,065 juta. Setelah ditambah dengan biaya SWDKLLJ, total pajak tahunan yang harus dibayar pemilik mencapai Rp 16,208 juta.

Estimasi Pajak Denza D9 Varian AWD

Varian tertinggi, yakni Denza D9 AWD, memiliki nilai jual yang jauh lebih tinggi di mata pemerintah. NJKB untuk tipe ini diprediksi berada di angka Rp 931 juta untuk tahun pajak 2026. Dengan dasar pengenaan pajak yang lebih besar, otomatis kewajiban tahunannya juga akan membengkak signifikan.

Perhitungan PKB untuk tipe AWD ini diperkirakan mencapai Rp 19,551 juta per tahun. Jika pemilik menjadikannya sebagai kendaraan pertama di Jakarta, total biaya STNK tahunan tembus di angka Rp 19,694 juta. Angka ini tentu sangat jauh berbeda dibandingkan tarif Rp 143 ribu yang dinikmati saat ini.

Kenaikan pajak yang menyentuh angka hampir Rp 20 juta ini tentu mengubah perspektif efisiensi biaya operasional. Konsumen kini harus mulai menghitung ulang total biaya kepemilikan (total cost of ownership) dalam jangka panjang. Meskipun biaya pengisian daya listrik tetap lebih murah daripada bensin, pajak tahunan menjadi variabel baru yang cukup berat.

Perbandingan dengan Pajak Toyota Alphard Versi Murah

Menariknya, jika kita membandingkan angka tersebut dengan pajak Toyota Alphard terbaru, selisihnya ternyata tidak terlalu jauh. Toyota Alphard tipe X bensin, yang sering dianggap sebagai “versi murah” dari keluarga Alphard, memiliki pajak tahunan di kisaran Rp 20 jutaan. Hal ini membuat keunggulan mutlak mobil listrik dari sisi pajak menjadi menipis.

Selisih pajak antara Denza D9 AWD dengan Alphard bensin kini hanya terpaut sekitar Rp 1 juta hingga Rp 3 jutaan saja. Kondisi ini diprediksi akan memperketat persaingan di segmen MPV mewah (Luxury MPV). Konsumen tidak lagi hanya melihat faktor pajak murah, melainkan lebih fokus pada fitur, kenyamanan, dan nilai jual kembali.

Bagi Toyota, kondisi ini bisa menjadi peluang untuk tetap mempertahankan dominasi Alphard di pasar Indonesia. Namun bagi BYD dan Denza, tantangan besar menanti untuk membuktikan bahwa teknologi listrik mereka tetap lebih unggul. Perang fitur dan kemewahan interior dipastikan akan semakin memanas di antara kedua brand raksasa ini.

Dampak Aturan Baru bagi Pasar MPV Mewah

Munculnya kebijakan pajak baru ini diyakini akan mempengaruhi psikologis calon pembeli mobil mewah di tanah air. Sebagian konsumen mungkin akan mempercepat pembelian sebelum aturan ini berlaku sepenuhnya pada April 2026. Namun, sebagian lainnya mungkin akan tetap memilih mobil hybrid atau bensin konvensional karena kepastian biaya pajak.

Pemerintah sendiri berdalih bahwa pengenaan pajak ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan pendapatan daerah. Kendati demikian, banyak pihak berharap ada insentif lain yang tetap dipertahankan agar tren kendaraan listrik tidak menurun. Bagaimanapun, pengurangan emisi karbon tetap menjadi target jangka panjang yang harus didukung oleh semua pihak.

Kini, keputusan ada di tangan konsumen apakah tetap meminang Denza D9 dengan segala kecanggihannya atau bertahan dengan nama besar Alphard. Satu yang pasti, peta persaingan otomotif Indonesia di tahun 2026 akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal ini. Biaya pajak bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan penentu utama dalam memilih kendaraan idaman.