WFH 1 Hari Sepekan, Penghasilan Ojek Online Terancam Turun 30%

Uptodai.com - Penghasilan ojek online turun imbas WFH satu hari sepekan yang rencananya akan segera diterapkan oleh pemerintah dalam waktu dekat. Kebijakan ini muncul sebagai langkah strategis untuk menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi global. Surat edaran mengenai aturan kerja dari rumah ini kabarnya akan terbit dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi.

Rencana ini tentu membawa angin segar bagi para pekerja kantoran yang mendambakan fleksibilitas waktu kerja. Namun, di sisi lain, kebijakan tersebut menjadi kabar pahit bagi jutaan pengemudi ojek online (ojol) yang menggantungkan hidupnya di jalanan. Penurunan mobilitas masyarakat secara otomatis akan memangkas jumlah pesanan yang masuk ke aplikasi mereka secara signifikan.

Dampak Nyata Kebijakan WFH Terhadap Pendapatan Driver

Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap nasib para pengemudi di lapangan. Ia memprediksi bahwa pemberlakuan WFH satu hari dalam seminggu akan memicu penurunan omzet harian yang cukup tajam. Situasi ini dinilai akan sangat membebani ekonomi keluarga para mitra pengemudi yang sudah terhimpit biaya hidup.

Menurut data internal asosiasi, potensi penurunan pendapatan tersebut berkisar antara 10 hingga 30 persen dari penghasilan normal harian. Sektor layanan penumpang atau ride-hailing menjadi lini bisnis yang paling terdampak secara langsung oleh kebijakan ini. Pasalnya, mayoritas pengguna setia ojol merupakan karyawan yang melakukan perjalanan rutin menuju area perkantoran setiap harinya.

Igun menegaskan bahwa penurunan sebesar 30 persen bukanlah angka yang kecil bagi para pengemudi. Uang tersebut biasanya digunakan untuk menutupi biaya operasional kendaraan hingga cicilan motor bulanan. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah untuk mempertimbangkan aspek kesejahteraan driver sebelum meresmikan aturan tersebut.

Pengalaman Pandemi dan Adaptasi Pengemudi Ojol

Igun menambahkan bahwa kondisi seperti ini sebenarnya bukan hal yang benar-benar asing bagi para “pasukan hijau” di Indonesia. Mereka pernah melewati masa-masa yang jauh lebih sulit saat pandemi COVID-19 melanda pada periode 2020 hingga 2022 lalu. Kala itu, pemerintah menerapkan kebijakan WFH 100 persen yang membuat jalanan kota-kota besar benar-benar sepi.

Pengalaman pahit tersebut memang membuat para pengemudi menjadi lebih adaptif dan tangguh dalam menghadapi berbagai situasi krisis. Meski demikian, penurunan pendapatan tetap menjadi beban nyata yang sulit dihindari tanpa adanya solusi alternatif dari penyedia aplikasi. Pemerintah diharapkan tidak menutup mata terhadap nasib para pekerja sektor informal yang rentan ini.

Asosiasi berharap ada skema bantuan atau insentif lain yang bisa meringankan beban para pengemudi saat permintaan menurun. Misalnya, penurunan potongan komisi aplikasi atau subsidi BBM khusus bagi pengemudi yang tetap beroperasi. Tanpa solusi yang konkret, kebijakan ini hanya akan memindahkan beban efisiensi energi ke pundak rakyat kecil.

Efisiensi BBM dan Arahan Presiden Prabowo Subianto

Kebijakan WFH satu hari sepekan ini merupakan tindak lanjut dari arahan tegas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Kepala Negara menekankan pentingnya langkah penghematan energi nasional guna menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Apalagi, tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang belum mereda terus memberikan tekanan pada harga minyak dunia.

Pemerintah menargetkan implementasi aturan ini dapat dimulai secara serentak pasca libur Lebaran 2026 mendatang. Selain mengurangi konsumsi BBM, langkah ini juga diharapkan mampu mengurai kemacetan parah yang sering terjadi di kota-kota besar seperti DKI Jakarta. Namun, keseimbangan antara efisiensi energi dan roda ekonomi masyarakat bawah harus tetap menjadi prioritas utama.

Masyarakat kini menunggu detail teknis dari surat edaran yang akan dikeluarkan oleh kementerian terkait. Apakah kebijakan ini akan bersifat wajib bagi seluruh sektor swasta atau hanya terbatas pada instansi pemerintahan saja. Kepastian regulasi sangat diperlukan agar para pelaku usaha transportasi online bisa segera melakukan mitigasi risiko.