Prabowo Pangkas Potongan Aplikasi Ojek Online Menjadi 8 Persen

Uptodai.com - Kebijakan potongan aplikasi ojek online kini resmi mengalami perubahan drastis setelah Presiden Prabowo Subianto menerbitkan aturan terbaru yang berpihak pada pengemudi. Keputusan ini disambut haru sekaligus bangga oleh ribuan pengemudi yang selama ini mengeluhkan besarnya beban biaya administrasi dari perusahaan aplikator. Pemerintah secara resmi memangkas biaya jasa aplikasi yang semula mencapai 20 persen menjadi hanya 8 persen saja.

Langkah berani ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Melalui regulasi tersebut, negara hadir untuk memberikan kepastian pendapatan yang lebih layak bagi para mitra pengemudi di seluruh Indonesia. Asosiasi pengemudi menilai kebijakan ini sebagai tonggak sejarah baru dalam industri transportasi daring nasional.

Aspirasi Driver Ojol yang Melampaui Ekspektasi

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap langkah nyata Presiden Prabowo. Ia mengungkapkan bahwa angka 8 persen tersebut sebenarnya jauh lebih rendah daripada tuntutan awal yang diajukan oleh pihak asosiasi. Sebelumnya, para pengemudi hanya memperjuangkan agar potongan aplikasi maksimal berada di angka 10 persen.

Igun menegaskan bahwa keputusan pemerintah ini mencerminkan sensitivitas sosial yang sangat tinggi terhadap aspirasi masyarakat bawah. Keberanian politik untuk menekan angka potongan hingga di bawah permintaan asosiasi menunjukkan komitmen kuat dalam menyejahterakan rakyat. Hal ini menjadi bukti bahwa suara pengemudi yang terorganisir akhirnya mendapatkan respon positif dari pembuat kebijakan.

Bagi komunitas ojol, pencapaian ini bukan sekadar urusan angka di atas kertas, melainkan kemenangan kolektif bagi seluruh pengemudi di tanah air. Igun menyebutkan bahwa perjuangan panjang melalui berbagai aksi demonstrasi dan kajian data akhirnya membuahkan hasil yang manis. Prinsip keadilan dalam ekonomi digital kini mulai terasa lebih inklusif dan berkelanjutan bagi para pekerja lapangan.

Jaminan Sosial dan Skema Pendapatan Baru

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan langsung kebijakan potongan aplikasi ojek online ini saat memperingati Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta Pusat. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa pengemudi ojol berhak mendapatkan perlindungan yang setara dengan pekerja lainnya. Pemerintah ingin memastikan bahwa keringat yang dikeluarkan oleh para pengemudi sebanding dengan penghasilan yang mereka bawa pulang.

Selain pemotongan biaya aplikasi, pemerintah juga mewajibkan perusahaan aplikator untuk memberikan jaminan kecelakaan kerja dan asuransi kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Skema pembagian pendapatan pun berubah secara signifikan demi keuntungan mitra pengemudi. Kini, pengemudi berhak mengantongi minimal 92 persen dari total pendapatan bruto yang dihasilkan dari setiap pesanan.

Presiden menyatakan bahwa jaminan sosial ini merupakan bentuk tanggung jawab negara terhadap keselamatan para pekerja transportasi. Dengan adanya asuransi yang jelas, pengemudi diharapkan dapat bekerja dengan lebih tenang dan fokus di jalan raya. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan standar hidup jutaan keluarga yang menggantungkan nasib pada sektor transportasi online.

Pengawasan Ketat Terhadap Perusahaan Aplikator

Meskipun regulasi sudah diterbitkan, Garda Indonesia mengingatkan agar pemerintah tetap melakukan pengawasan ketat dalam tahap implementasi di lapangan. Perusahaan aplikasi harus mematuhi aturan baru ini tanpa mencoba mencari celah melalui biaya-biaya tambahan lainnya. Konsistensi dalam menjalankan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 menjadi kunci utama keberhasilan kebijakan ini.

Igun menambahkan bahwa keseimbangan ekosistem antara perusahaan aplikasi dan pengemudi harus tetap terjaga dengan sehat. Jangan sampai penurunan potongan aplikasi ini justru menurunkan kualitas layanan atau memicu konflik baru di internal perusahaan. Semua pihak perlu bersinergi agar transformasi digital di sektor transportasi tetap memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

Ke depannya, para pengemudi berharap agar pemerintah terus membuka ruang dialog untuk mengevaluasi efektivitas aturan ini secara berkala. Perubahan potongan aplikasi ojek online menjadi 8 persen adalah langkah awal yang sangat baik untuk memperbaiki struktur ekonomi digital Indonesia. Dengan pendapatan yang lebih besar, daya beli para pengemudi ojol diharapkan ikut meningkat dan menggerakkan roda ekonomi di tingkat akar rumput.