PIKKO Kecewa Rencana Impor Kendaraan Operasional KDKMP oleh Agrinas
Uptodai.com - Rencana impor kendaraan operasional KDKMP (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih) memicu reaksi keras dari para pelaku industri komponen otomotif dalam negeri. Perkumpulan Industri Kecil dan Menengah Komponen Otomotif (PIKKO) secara resmi menyatakan kekecewaannya terhadap langkah yang dinilai mencederai semangat kemandirian industri nasional tersebut.
Asosiasi yang telah menaungi 110 anggota IKM selama 13 tahun ini merasa rencana tersebut tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat struktur manufaktur lokal. Para anggota PIKKO saat ini berperan strategis sebagai pemasok tier 2 dan tier 3 untuk berbagai produsen kendaraan roda dua maupun roda empat di Indonesia.
Dampak Rencana Impor Kendaraan Operasional KDKMP terhadap IKM Lokal
Langkah PT Agrinas Pangan Nusantara yang berencana mendatangkan unit dari luar negeri dianggap mengabaikan kapasitas produksi nasional yang masih tersedia. Saat ini, tingkat utilisasi produksi industri komponen otomotif dalam negeri baru menyentuh angka 60 hingga 70 persen dari total kapasitas maksimal.
PIKKO menilai bahwa pengadaan kendaraan operasional seharusnya menjadi momentum emas untuk menyerap produk hasil karya anak bangsa. Melalui surat resmi, asosiasi menekankan bahwa impor kendaraan utuh akan mempersempit ruang gerak industri kecil yang sedang berupaya bangkit. Kekecewaan ini muncul karena IKM lokal telah membuktikan kemampuannya dalam memproduksi komponen berkualitas tinggi mulai dari bahan metal hingga plastik.
Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian sebenarnya terus mendorong peningkatan penggunaan komponen dalam negeri (TKDN) pada setiap segmen kendaraan niaga. Sinergi antara pemerintah dan PIKKO sebelumnya bahkan telah melahirkan inovasi nyata seperti Alat Mekanis Multiguna Perdesaan (AMMDes) pada tahun 2018. Kendaraan tersebut menjadi bukti konkret bahwa kolaborasi IKM mampu menghasilkan produk otomotif fungsional untuk kebutuhan perdesaan.
Potensi Ekonomi dari Produksi Kendaraan Niaga Domestik
Menteri Perindustrian sebelumnya telah memaparkan potensi ekonomi yang sangat besar jika pengadaan kendaraan operasional dilakukan secara domestik. Apabila kebutuhan sekitar 70.000 unit kendaraan pick-up dipenuhi oleh industri dalam negeri, dampak ekonomi yang dihasilkan bisa mencapai Rp27 triliun. Angka ini berasal dari efek berganda atau backward linkage yang menyentuh berbagai subsektor industri pendukung lainnya.
Produksi lokal akan menggerakkan rantai pasok yang luas, mulai dari industri ban, kaca, hingga produsen baterai basah atau accu. Selain itu, sektor logam, kulit, plastik, kabel, hingga perangkat elektronik otomotif juga akan merasakan dampak positif secara langsung. Penyerapan tenaga kerja di tingkat IKM tentu akan meningkat drastis seiring dengan bertambahnya pesanan komponen dari pabrikan besar.
Kemenperin secara proaktif terus memacu penguasaan teknologi manufaktur agar IKM lokal mampu bersaing di level global. Penguatan rantai pasok dan peningkatan investasi menjadi kunci utama dalam membangun ekosistem otomotif yang tangguh. Oleh karena itu, kebijakan yang lebih memihak pada produk impor dianggap sebagai langkah mundur bagi transformasi digital dan industri nasional.
Menjaga Struktur Manufaktur dan Kemandirian Nasional
Keberadaan 110 anggota PIKKO yang memproduksi berbagai kebutuhan seperti karpet, mould and dies, hingga nonwoven insulation menunjukkan kelengkapan ekosistem kita. Mereka bukan sekadar pelengkap, melainkan tulang punggung bagi rantai pasok Original Equipment Manufacturer (OEM) di Indonesia. Ketergantungan pada produk impor hanya akan melemahkan struktur manufaktur yang telah dibangun dengan susah payah selama belasan tahun.
PIKKO berharap pemerintah tetap konsisten dalam menjalankan kebijakan yang mengutamakan industri dalam negeri. Penguatan industri kendaraan niaga nasional bukan hanya soal keuntungan bisnis, tetapi juga tentang menciptakan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat luas. Dengan mendukung produk lokal, Indonesia dapat memperkuat kedaulatan industri dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar negeri di masa depan.