DPR Minta Rencana Impor Mobil India KDKMP Tunggu Arahan Prabowo

Uptodai.com - Rencana impor mobil India KDKMP untuk kebutuhan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kini resmi diminta untuk ditunda oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Langkah ini diambil guna memastikan kebijakan pengadaan kendaraan operasional tersebut selaras dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad secara tegas menyampaikan pesan kepada pemerintah agar tidak terburu-buru mengeksekusi rencana tersebut. Ia menekankan bahwa keputusan final harus menunggu kepulangan Presiden dari kunjungan kerja kenegaraan di luar negeri.

Menurut Dasco, kebijakan strategis yang melibatkan anggaran besar dan sektor otomotif perlu mendapatkan arahan langsung dari Kepala Negara. Pembahasan mendalam setibanya Presiden di tanah air dianggap krusial untuk mematangkan konsep program tersebut dari berbagai aspek.

“Saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta. Ia menilai pemerintah harus menahan diri sebelum ada lampu hijau resmi dari Prabowo.

Urgensi Penundaan Impor Mobil India KDKMP dan Kesiapan Industri

Penundaan rencana impor mobil India KDKMP ini berkaitan erat dengan evaluasi kesiapan industri otomotif dalam negeri. Dasco menyebut bahwa Presiden kemungkinan besar akan meminta masukan dari berbagai pihak sebelum memutuskan kebijakan impor dalam skala masif.

Pemerintah perlu menghitung secara cermat apakah perusahaan otomotif lokal mampu memenuhi kebutuhan kendaraan operasional desa tersebut. Hal ini bertujuan agar kebijakan yang diambil tidak justru mematikan potensi manufaktur yang sudah ada di Indonesia.

Sebelumnya, kabar pengadaan ini mencuat setelah perusahaan otomotif asal India, Mahindra and Mahindra Ltd (M&M), memberikan pengumuman resmi. Mereka mengklaim akan menyuplai sekitar 35.000 unit Scorpio pikap untuk menunjang program koperasi di Indonesia.

Tidak hanya Mahindra, PT Agrinas Pangan Nusantara juga mengonfirmasi rencana pengadaan total 105.000 unit kendaraan dari India. Jumlah fantastis ini mencakup pikap 4×4 dari Mahindra serta tambahan pikap dan truk roda enam produksi Tata Motors.

Kontradiksi dengan Semangat Penggunaan Produk Lokal

Langkah impor besar-besaran ini memicu kritik pedas dari sejumlah anggota parlemen karena dianggap bertolak belakang dengan semangat kemandirian ekonomi. Anggota DPR RI Ahmad Iman Sukri menyoroti bagaimana Presiden Prabowo selalu membanggakan produksi kendaraan lokal.

Presiden Prabowo Subianto selama ini konsisten mempromosikan penggunaan produk dalam negeri, seperti mobil taktis Maung buatan Pindad. Oleh karena itu, kebijakan mengimpor ratusan ribu unit mobil dari India dianggap mencederai komitmen penguatan industri otomotif dalam negeri.

Kritik tersebut menekankan bahwa pengadaan kendaraan operasional desa seharusnya menjadi momentum untuk memberdayakan pabrikan lokal. Banyak pihak berharap pemerintah lebih mengutamakan merek yang sudah memiliki basis produksi kuat di Indonesia daripada mendatangkan unit utuh dari luar negeri.

Hingga saat ini, DPR masih menunggu kepulangan Presiden untuk membahas lebih lanjut detail teknis dan urgensi pengadaan tersebut. Keputusan akhir mengenai nasib 105.000 unit kendaraan India ini sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto setelah melakukan kajian mendalam.