Mobil dinas Gubernur Kaltim yang sempat menjadi pusat perhatian publik akhirnya resmi dikembalikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menghadapi masalah administrasi aset yang serius dan berpotensi merugikan negara. Sebanyak 147 BPKB kendaraan dinas