KKP Ungkap Hambatan Utama Solusi Iklim Berbasis Laut di Indonesia

Uptodai.com - Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara terbuka mengungkapkan berbagai tantangan besar dalam mengimplementasikan solusi iklim berbasis laut di tanah air. Fragmentasi kebijakan serta kesenjangan yang lebar antara riset sains dan ketersediaan pembiayaan menjadi kendala utama yang harus segera diatasi.

Kesenjangan ini menghambat percepatan aksi nyata dalam melindungi ekosistem pesisir yang memiliki peran vital bagi lingkungan global. Koswara, dalam forum Ocean Climate Dialogue di Jakarta pada Rabu (11/2/2026), menegaskan perlunya sinergi yang lebih kuat antara pemangku kepentingan.

Ia menyatakan bahwa pemerintah harus segera membangun jembatan yang menghubungkan antara temuan sains, perumusan kebijakan, hingga kucuran dana yang konkret. Tanpa adanya integrasi tersebut, komitmen internasional mengenai pelestarian laut hanya akan menjadi wacana di atas kertas.

Hambatan Integrasi Kebijakan dan Pendanaan Karbon Biru

Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut KKP, Hendra Yusran Siry, menambahkan bahwa mengutamakan isu iklim dalam sektor kelautan masih menemui jalan terjal. Integrasi kebijakan lintas sektoral seringkali berbenturan dengan berbagai kepentingan ekonomi jangka pendek.

Hendra terus mendorong keterlibatan mendalam antara akademisi dan lembaga keuangan untuk menciptakan solusi iklim berbasis laut yang berkelanjutan. Menurutnya, Indonesia memiliki modal dasar yang sangat kuat berkat keuntungan geografis yang luar biasa sebagai negara kepulauan terbesar.

Garis pantai yang sangat panjang, hamparan hutan mangrove yang luas, serta padang lamun yang subur adalah aset berharga bagi bangsa ini. Kekayaan alam tersebut merupakan fondasi utama untuk mengarusutamakan sektor kelautan dalam strategi mitigasi perubahan iklim nasional.

Ancaman Nyata bagi 60 Juta Penduduk Pesisir

Meskipun memiliki potensi ekosistem karbon biru Indonesia yang melimpah, posisi ini juga menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang sangat rentan. Dampak kenaikan permukaan air laut dan cuaca ekstrem mengancam stabilitas ekonomi dan sosial di kawasan pesisir secara langsung.

Setidaknya terdapat sekitar 60 juta penduduk Indonesia yang menggantungkan hidup dan tinggal di sepanjang garis pantai. Kelompok masyarakat ini menjadi pihak yang paling terdampak apabila mitigasi perubahan iklim kelautan tidak segera dijalankan secara konsisten dan terukur.

Hendra menjelaskan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah mengoperasionalkan komitmen politik menjadi praktik pengelolaan pesisir yang nyata. Pemerintah menargetkan adanya konsistensi dalam menjaga ekosistem karbon biru agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi mendatang.

Persiapan Menuju Ocean Impact Summit 2026 di Bali

Sebagai langkah strategis, KKP memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Ocean Climate Dialogue yang menjadi bagian dari rangkaian Ocean Impact Summit (OIS) 2026. Ajang internasional ini rencananya akan digelar di Bali pada tanggal 8 hingga 9 Juli 2026 mendatang.

OIS 2026 diharapkan menjadi panggung kepemimpinan Indonesia dalam mendorong tata kelola karbon biru yang lebih operasional dan berbasis bukti ilmiah. Forum ini akan mempertemukan para pemimpin dunia untuk merumuskan integrasi pembiayaan pembangunan yang lebih hijau dan pro-kelautan.

Target output dari pertemuan strategis ini mencakup pengembangan portofolio proyek kelautan yang siap menerima investasi skala besar. Melalui langkah ini, pemerintah optimis bahwa potensi blue carbon nasional dapat terkelola secara optimal demi menjaga keberlanjutan ekosistem laut Indonesia.