Dampak Perang Iran terhadap APBN: Airlangga Segera Lapor Prabowo

Uptodai.com - Dampak perang Iran terhadap APBN kini menjadi perhatian serius pemerintah di tengah ketidakpastian ekonomi global yang kian meningkat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dijadwalkan segera menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan kondisi terkini postur fiskal Indonesia.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono, mengonfirmasi rencana pertemuan penting tersebut di Jakarta. Pemerintah perlu mengambil langkah cepat untuk memitigasi risiko ekonomi yang muncul akibat eskalasi ketegangan di kawasan Timur Tengah.

Menurut Susiwijono, Menko Airlangga akan memberikan penjelasan mendalam mengenai langkah-langkah strategis pemerintah setelah melapor kepada Presiden. Fokus utama pembicaraan ini adalah menjaga stabilitas ekonomi nasional dari guncangan eksternal yang tidak terduga.

Indikator Makro Ekonomi RI yang Masih Tangguh

Meskipun tekanan global menguat, indikator makro ekonomi Indonesia sebenarnya masih menunjukkan performa yang cukup menggembirakan. Inflasi nasional tetap terjaga dalam rentang target sasaran pemerintah, yakni 3,5 persen dengan margin plus minus 1 persen.

Sektor manufaktur juga menunjukkan taringnya dengan capaian Purchasing Managers’ Index (PMI) yang menyentuh level 53,8 pada Februari 2026. Angka ini menjadi rekor tertinggi dalam dua tahun terakhir, menandakan aktivitas industri yang masih sangat ekspansif.

Indeks keyakinan konsumen dan berbagai indikator daya beli masyarakat juga terpantau masih berada dalam zona positif. Kondisi internal yang solid ini menjadi modal penting bagi Indonesia dalam menghadapi potensi efek konflik Timur Tengah bagi ekonomi RI.

Ancaman Harga Minyak Dunia pada Postur Fiskal Indonesia 2026

Tantangan terbesar yang muncul saat ini berasal dari lonjakan harga energi dunia, terutama minyak mentah. Harga minyak di pasar global kini telah melampaui asumsi makro yang ditetapkan dalam postur fiskal Indonesia 2026 sebesar US$ 70 per barel.

Saat ini, harga minyak mentah dunia sudah bertengger di atas level US$ 90 per barel, menciptakan selisih sekitar US$ 20 dari asumsi awal. Kenaikan yang signifikan ini memberikan tekanan hebat pada belanja subsidi dan kompensasi energi nasional.

Susiwijono memaparkan bahwa setiap kenaikan harga minyak sebesar US$ 1 per barel akan menambah beban belanja negara sekitar Rp 10,3 triliun. Beban ini mencakup biaya subsidi bahan bakar minyak dan listrik yang harus ditanggung oleh pemerintah.

Potensi Pembengkakan Defisit Anggaran

Pemerintah memang berpotensi mendapatkan windfall profit atau keuntungan dadakan dari kenaikan harga komoditas lain sebesar Rp 3,6 triliun hingga Rp 3,7 triliun. Namun, tambahan penerimaan ini ternyata belum cukup untuk menutup lubang belanja subsidi yang membengkak.

Secara perhitungan bersih, setiap kenaikan harga minyak US$ 1 per barel akan menyebabkan defisit APBN melebar sekitar Rp 6,7 triliun. Jika harga minyak bertahan di level US$ 90, maka potensi defisit anggaran bisa melonjak hingga di atas Rp 100 triliun.

Kondisi anggaran belanja negara dan harga minyak yang tidak sinkron ini menuntut pemerintah untuk segera merumuskan kebijakan cadangan. Langkah mitigasi harus segera dilakukan agar defisit anggaran tidak melampaui batas aman yang telah ditetapkan undang-undang.

Risiko Logistik dan Gangguan Selat Hormuz

Selain masalah fiskal, pemerintah juga mewaspadai gangguan pada rantai pasok global akibat konflik bersenjata tersebut. Jalur pelayaran di Selat Hormuz yang sangat vital bagi distribusi energi dunia kini berada dalam bayang-bayang ancaman keamanan.

Gangguan pada jalur ini dipastikan akan berdampak langsung pada sektor logistik dan distribusi barang di dalam negeri. Pemerintah terus memantau perkembangan di lapangan untuk memastikan pasokan kebutuhan pokok tetap terjaga bagi masyarakat luas.

Meski situasi cukup menantang, pemerintah optimistis dapat melewati krisis ini dengan pengalaman mitigasi dari konflik-konflik sebelumnya. Strategi perlindungan daya beli masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global saat ini.