Guru Besar UI Usul RI Pimpin Koalisi Penjamin Gencatan Iran

Uptodai.com - Pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, menyarankan agar pemerintah Indonesia segera membentuk koalisi penjamin gencatan Iran. Langkah strategis ini bertujuan untuk memastikan implementasi perdamaian antara Iran dengan pihak Israel dan Amerika Serikat benar-benar berjalan di lapangan. Menurutnya, Indonesia memiliki modalitas diplomatik yang kuat untuk mengambil inisiatif besar di panggung global tersebut.

Hikmahanto menilai bahwa upaya mediasi yang selama ini dilakukan oleh negara-negara seperti Pakistan, Turki, Mesir, hingga Oman belum membuahkan hasil maksimal. Hal ini terjadi karena Indonesia sendiri dianggap belum mendapatkan kepercayaan penuh dari pihak-pihak yang sedang bertikai di kawasan tersebut. Oleh karena itu, pembentukan koalisi negara penjamin menjadi solusi konkret untuk memecah kebuntuan diplomasi yang ada.

“Bila Indonesia ingin berperan dalam konflik Israel dan AS melawan Iran, maka peran yang dapat diambil adalah inisiatif untuk membangun koalisi negara-negara penjamin,” ujar Hikmahanto dalam analisis tertulisnya. Ia menekankan bahwa keberadaan koalisi ini sangat krusial mengingat tingginya tingkat ketidakpercayaan Iran terhadap komitmen Amerika Serikat dan Israel. Tanpa adanya penjamin, kesepakatan damai akan selalu berada di bawah bayang-bayang ancaman pelanggaran.

Urgensi Keamanan di Jalur Vital Selat Hormuz

Ketidakpercayaan Iran bukan tanpa alasan yang kuat, terutama setelah serangan mendadak yang terjadi di tengah proses perundingan yang difasilitasi oleh Oman. Iran merasa telah dikhianati oleh pihak lawan saat kesepakatan hampir saja tercapai namun justru dibalas dengan aksi militer. Kondisi traumatis dalam diplomasi inilah yang membuat Iran membutuhkan jaminan keamanan dari pihak ketiga yang netral namun berpengaruh.

Pembentukan koalisi penjamin gencatan Iran diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi Teheran untuk kembali membuka jalur perdagangan internasional. Fokus utamanya adalah memastikan keamanan di Selat Hormuz, yang merupakan jalur urat nadi bagi distribusi energi dunia. Jika jalur ini kembali normal, stabilitas harga minyak dunia tentu akan lebih terjaga dan menguntungkan ekonomi global.

Koalisi ini nantinya memiliki tugas berat untuk menekan Amerika Serikat dan Israel agar menghentikan segala bentuk serangan selama proses mediasi berlangsung. Para negara penjamin akan bertindak sebagai pengawas yang memantau setiap pergerakan di lapangan. Dengan demikian, risiko adanya serangan susulan yang dapat memicu perang terbuka lebih luas bisa diminimalisir secara signifikan.

Peluang Diplomasi di Bawah Kepemimpinan Prabowo Subianto

Indonesia memiliki peluang besar untuk memimpin inisiatif ini berkat kedekatan Presiden Prabowo Subianto dengan berbagai pemimpin dunia. Hikmahanto menyarankan agar Presiden segera melakukan kontak diplomatik dengan kepala pemerintahan dari negara-negara yang memiliki ketergantungan tinggi pada Selat Hormuz. Langkah ini akan memperkuat posisi tawar Indonesia sebagai pemimpin aliansi pengawas damai Timur Tengah.

Sejumlah negara besar seperti China, Rusia, Jepang, Korea Selatan, hingga Inggris dan Prancis dapat diajak bergabung dalam koalisi ini. Negara-negara tersebut memiliki kepentingan langsung terhadap stabilitas keamanan di Timur Tengah demi kelancaran pasokan energi mereka. Selain negara maju, keterlibatan negara-negara Teluk juga menjadi kunci utama dalam menjaga keseimbangan politik di kawasan.

Melalui peran Indonesia konflik Iran Israel yang lebih aktif, Jakarta dapat membuktikan kapasitasnya sebagai mediator yang disegani. Koalisi penjamin ini tidak hanya memberikan jaminan keamanan kepada Iran, tetapi juga memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap kesepakatan damai di masa depan. Inisiatif ini menjadi ujian sekaligus peluang bagi diplomasi Indonesia untuk menciptakan perdamaian abadi di kancah internasional.