DPR Dorong Penyesuaian Harga BBM demi Stabilitas APBN 2026

Uptodai.com - Wacana mengenai penyesuaian harga BBM kini tengah menjadi sorotan tajam setelah Komisi VII DPR RI memberikan sinyal kuat kepada pemerintah untuk segera mengambil langkah adaptif. Langkah ini muncul sebagai respons atas fluktuasi harga minyak mentah global yang terus merangkak naik dan memberikan tekanan hebat pada postur anggaran negara.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, sebenarnya tengah berupaya keras untuk mempertahankan harga bahan bakar di tingkat domestik agar tidak mengalami kenaikan. Pemerintah sejauh ini masih konsisten menjaga harga BBM, baik kategori subsidi maupun non-subsidi, demi menjaga daya beli masyarakat luas.

Dilema Fiskal Akibat Lonjakan Harga Minyak Dunia

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, mengungkapkan bahwa pemerintah perlu bersikap realistis dalam menghadapi dinamika pasar energi global saat ini. Beliau menyoroti adanya selisih yang sangat lebar antara asumsi makro dalam anggaran negara dengan realitas harga minyak di pasar internasional.

Saat ini, harga minyak dunia dilaporkan telah menyentuh angka 140 dolar AS per barel, sebuah lonjakan yang sangat signifikan. Angka tersebut berbanding terbalik dengan asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN 2026 yang hanya mematok angka 70 dolar AS per barel.

Kesenjangan harga yang mencapai dua kali lipat ini menciptakan tekanan fiskal yang luar biasa besar bagi keuangan negara. Lamhot menegaskan bahwa kondisi ini bukanlah situasi normal, melainkan sebuah kondisi darurat yang memerlukan respons kebijakan yang cepat serta terukur.

Urgensi Penyesuaian Harga BBM untuk Stabilitas APBN

Tanpa adanya penyesuaian harga BBM, beban subsidi dan kompensasi energi berisiko membengkak hingga angka yang fantastis. DPR mengkhawatirkan tekanan fiskal ini akan merembet ke sektor lain dan mengganggu program-program pembangunan nasional yang telah direncanakan.

Potensi peningkatan beban anggaran ini diprediksi bisa mencapai ratusan triliun rupiah jika pemerintah tetap bertahan pada harga saat ini. Oleh karena itu, kebijakan penyesuaian harus dipandang sebagai langkah strategis untuk menopang ketahanan fiskal nasional dalam jangka panjang.

Lamhot menambahkan bahwa kebijakan ini memang tidak bersifat populis di mata publik, namun sangat realistis untuk diambil. Pemerintah harus memastikan bahwa APBN tidak terpukul terlalu dalam sehingga fungsi distribusi dan stabilisasi ekonomi tetap berjalan optimal.

Mitigasi Dampak dan Perlindungan Kelompok Rentan

Meskipun mendorong adanya perubahan harga, DPR tetap memberikan catatan kritis mengenai perlunya mitigasi dampak sosial yang komprehensif. Pemerintah wajib menyiapkan skema perlindungan bagi masyarakat kelompok rentan agar tidak terbebani secara ekonomi.

Langkah mitigasi ini menjadi syarat mutlak agar stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga di tengah tekanan eksternal yang sangat kuat. Penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran harus menjadi prioritas utama jika kebijakan penyesuaian ini nantinya benar-benar diterapkan.

DPR berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan energi ini agar tetap berpihak pada kepentingan nasional yang lebih besar. Sinergi antara Kementerian ESDM dan lembaga legislatif menjadi kunci utama dalam menavigasi krisis energi global yang tengah melanda dunia saat ini.