Erick Thohir Buka Suara Terkait Tunggakan Gaji PSBS Biak

Uptodai.com - Kasus tunggakan gaji PSBS Biak kini menjadi sorotan tajam setelah para pemain secara terbuka menyuarakan keluh kesah mereka di media sosial. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akhirnya memberikan respons resmi mengenai krisis finansial yang melanda klub asal Papua tersebut. Ia menegaskan bahwa federasi telah menyediakan jalur hukum dan mekanisme khusus untuk menangani perselisihan antara pemain dan pihak manajemen klub.

Persoalan ini mencuat ke publik setelah para penggawa tim berjuluk Badai Pasifik itu mengunggah surat terbuka secara serentak melalui Instagram Stories. Mereka mengeluhkan hak-hak finansial yang belum terpenuhi selama kurang lebih dua hingga tiga bulan terakhir. Kondisi ini memicu kekhawatiran besar mengenai stabilitas internal tim yang baru saja berkompetisi di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Sejumlah pemain asing seperti Kadu, Ruyery Blanco, Mohcine Nader, hingga Pablo Andrade turut serta dalam aksi protes digital tersebut. Mereka menyatakan bahwa situasi di dalam klub sudah mencapai titik kritis yang mengganggu aktivitas profesional. Keterlambatan pembayaran upah ini berdampak langsung pada kelangsungan hidup para pemain dan staf pelatih di luar lapangan hijau.

Mekanisme Penyelesaian Melalui I.League dan NDRC

Menanggapi polemik tunggakan gaji PSBS Biak, Erick Thohir menyatakan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian kepada operator kompetisi. I.League sebagai penyelenggara liga dianggap memiliki regulasi yang jelas untuk memediasi konflik semacam ini. Erick menekankan pentingnya mengikuti prosedur yang berlaku agar masalah tidak berlarut-larut dan merugikan citra kompetisi nasional.

Selain operator liga, PSSI juga mengarahkan para pemain untuk membawa kasus ini ke National Dispute Resolution Chamber (NDRC) Indonesia. Badan arbitrase independen ini merupakan lembaga yang diakui oleh FIFA untuk menangani sengketa kontrak di dunia sepak bola. Kehadiran NDRC diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi para pemain yang haknya terabaikan oleh manajemen klub.

“Sebenarnya kalau isu di persepakbolaan itu, penyelenggara liga sudah memiliki mekanismenya. PSSI juga sudah mempunyai payung hukum melalui NDRC,” ujar Erick Thohir saat ditemui awak media di Jakarta. Pernyataan ini menegaskan bahwa federasi tidak akan melakukan intervensi secara serampangan, melainkan mengedepankan penguatan institusi hukum yang sudah ada.

Kondisi Miris di Internal PSBS Biak

Laporan yang beredar menyebutkan bahwa krisis finansial ini telah berdampak pada fasilitas dasar para pemain di lapangan. Kebutuhan pokok seperti ketersediaan air minum setelah sesi latihan dikabarkan tidak selalu tersedia secara konsisten. Hal ini tentu sangat memprihatinkan bagi klub yang berlaga di level profesional dan menuntut performa fisik maksimal dari para atletnya.

Tidak hanya itu, para pemain lokal juga dilaporkan kesulitan mendapatkan asupan makanan yang layak dari pihak manajemen. Kendaraan operasional tim bahkan kabarnya telah ditarik, yang semakin mempersulit mobilitas para pemain untuk menjalankan kewajiban latihan. Situasi semakin memburuk ketika para pemain asing mulai menerima peringatan pengosongan tempat tinggal karena pembayaran sewa yang menunggak.

Kendala lapangan latihan juga menjadi isu krusial yang menghambat persiapan tim dalam menghadapi pertandingan. Beberapa kali sesi latihan terpaksa dibatalkan karena manajemen belum menyelesaikan kewajiban pembayaran sewa fasilitas kepada pihak pengelola. Kondisi ini menggambarkan betapa seriusnya masalah tata kelola keuangan yang sedang dialami oleh manajemen PSBS Biak saat ini.

Peringatan Keras Mengenai Club Licensing

Erick Thohir juga menyinggung aspek tunggakan gaji PSBS Biak dalam kaitannya dengan proses lisensi klub atau Club Licensing. Menurutnya, kepatuhan terhadap pembayaran gaji merupakan salah satu syarat mutlak bagi sebuah klub untuk mendapatkan lisensi profesional. Jika sebuah klub gagal memenuhi kewajiban finansialnya, maka kredibilitas mereka sebagai peserta liga akan dipertanyakan secara serius.

Ketua Umum PSSI tersebut mengingatkan bahwa profesionalisme klub tidak hanya dilihat dari performa di atas lapangan, tetapi juga dari manajemen keuangan. Klub-klub yang terus-menerus bermasalah dengan gaji pemain terancam mendapatkan sanksi administratif yang berat. Hal ini dilakukan demi menjaga ekosistem sepak bola Indonesia agar tetap sehat dan kompetitif di mata internasional.

Langkah tegas ini diambil untuk memberikan efek jera sekaligus perlindungan bagi para pelaku sepak bola di Tanah Air. PSSI berkomitmen untuk terus memantau perkembangan kasus ini hingga ada solusi konkret dari pihak manajemen PSBS Biak. Erick berharap kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh klub di Indonesia agar lebih bertanggung jawab dalam mengelola anggaran dan hak para pemain.