Uptodai.com - Kasus tunggakan gaji pemain Liga Indonesia kembali menjadi sorotan tajam menjelang bergulirnya musim kompetisi 2026-2027. Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai hak-hak finansial pemain yang belum dituntaskan oleh sejumlah klub. Berdasarkan laporan terbaru, total kewajiban yang belum dibayarkan oleh klub-klub profesional tersebut mencapai angka fantastis, yakni Rp12,63 miliar.

Temuan krusial ini disampaikan langsung oleh APPI dalam pertemuan resmi dengan operator kompetisi, I.League (PT Liga Indonesia Baru), di Jakarta pada Selasa (23/6/2026). Delegasi APPI dipimpin oleh sang Presiden, Hanif Sjahbandi, didampingi anggota Komite Eksekutif Andritany Ardhiyasa dan Yolanda Krismonica. Sementara itu, pihak I.League diwakili oleh Direktur Bisnis dan Komersial, Sadikin Aksa, beserta jajaran manajemennya.

Hanif Sjahbandi menegaskan bahwa penyelesaian masalah finansial ini bukan sekadar pemenuhan aspek administratif belaka. Bagi APPI, pemenuhan hak kontraktual ini menyangkut kelangsungan hidup dan hak dasar para atlet yang telah berjuang keras di lapangan hijau. Pihaknya sangat mengapresiasi komitmen I.League untuk mengawal proses verifikasi agar kasus serupa tidak terus berulang di masa depan.

Rincian Tunggakan Gaji Berdasarkan Kasta Kompetisi

Dalam forum koordinasi tersebut, APPI membeberkan rincian utang klub yang tercatat hingga tanggal 19 Juni 2026. Untuk kasta tertinggi, Super League, total tunggakan menyentuh angka Rp5,31 miliar. Jumlah tersebut masih ditambah dengan kewajiban dalam mata uang asing sebesar 77.440 dolar AS (sekitar Rp1,39 miliar) dan 2.468,94 euro (setara Rp50,3 juta).

Kondisi memprihatinkan juga terjadi di kasta kedua atau Championship, di mana nilai tunggakan mencapai Rp4,22 miliar serta 19.129,40 dolar AS (sekitar Rp343,9 juta). Sementara itu, kompetisi kasta bawah Liga 3 tidak luput dari masalah serupa dengan total tunggakan sebesar Rp1,30 miliar. Secara keseluruhan, APPI tengah menangani 188 kasus kontraktual yang melibatkan 17 klub dari berbagai kasta kompetisi nasional.

Peran NDRC dalam Penyelesaian Sengketa

Dari ratusan kasus yang dilaporkan, sebanyak 22 perkara kini telah mendapatkan putusan final dan mengikat dari National Dispute Resolution Chamber (NDRC) Indonesia. Lembaga arbitrase independen ini menjadi tumpuan utama bagi para pemain untuk mendapatkan kepastian hukum atas hak mereka. Keputusan NDRC ini bersifat mutlak dan wajib dipatuhi oleh klub-klub yang bersangkutan agar terhindar dari sanksi berat.

Fenomena krisis finansial klub di tanah air sebenarnya bukan barang baru dalam sejarah sepak bola modern Indonesia. Masalah ini kerap dipicu oleh tata kelola keuangan klub yang kurang sehat serta ketergantungan yang tinggi pada dana sponsor musiman. Ketika sponsor terlambat mencairkan dana atau target pendapatan tiket tidak tercapai, para pemain sering kali menjadi pihak pertama yang dikorbankan haknya.

Padahal, jaminan kesejahteraan pemain merupakan pilar utama dalam menciptakan kompetisi sepak bola yang sehat dan kompetitif. Tanpa adanya jaminan gaji yang lancar, fokus dan performa para pemain di lapangan tentu akan sangat terganggu. Hal ini secara tidak langsung juga menurunkan kualitas tontonan dan mencederai nilai sportivitas dari kompetisi itu sendiri.

Oleh karena itu, pengetatan regulasi lisensi klub (club licensing) sebelum musim baru dimulai menjadi harga mati yang harus ditegakkan oleh PSSI dan PT LIB. Klub-klub yang terbukti masih memiliki tunggakan utang seharusnya tidak diberikan izin untuk berkompetisi. Langkah tegas ini sangat diperlukan demi menjaga martabat sepak bola Indonesia di mata internasional serta melindungi karier para pesepakbola profesional.