Uptodai.com - Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan program Koperasi Desa Merah Putih sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga pangan di tingkat produsen. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa lembaga ini akan bertindak sebagai pembeli siaga atau offtaker saat komoditas petani dan nelayan mengalami penurunan harga. Langkah ini diharapkan mampu memutus rantai tengkulak yang sering kali merugikan masyarakat kecil di pedesaan.

Rencana besar ini disampaikan oleh pria yang akrab disapa Zulhas tersebut setelah menghadiri acara jambore Aisyiyah di Tawangmangu, Karanganyar. Meskipun belum berjalan sepenuhnya, pemerintah menargetkan sekitar 36.000 unit koperasi desa akan mulai beroperasi pada akhir tahun 2026. Sebelum resmi diluncurkan, para manajer profesional akan dipersiapkan terlebih dahulu mulai bulan Oktober mendatang guna memastikan pengelolaan yang akuntabel.

Fungsi Strategis Koperasi Desa Sebagai Infrastruktur Pemerintah

Zulhas menegaskan bahwa infrastruktur ini memiliki fungsi yang jauh berbeda dengan jaringan ritel modern atau supermarket biasa. Koperasi desa dirancang khusus sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk menyalurkan berbagai program bantuan sosial secara langsung. Mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial pangan, hingga distribusi alat-alat pertanian nantinya akan dipusatkan melalui lembaga ini.

Sebagai pembeli siaga, koperasi ini akan langsung mengintervensi pasar ketika harga gabah berada di bawah harga acuan pemerintah. Hal serupa juga berlaku bagi para nelayan tradisional yang sering kali kesulitan menjual hasil tangkapan ikan dengan harga layak. Nantinya, komoditas gabah yang dibeli akan disalurkan ke Bulog, sedangkan komoditas ikan akan dialirkan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menjaga Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Produsen

Upaya penguatan ketahanan pangan nasional memang membutuhkan sinergi yang kuat antara lembaga penyerap dan distribusi logistik. Selama ini, fluktuasi harga komoditas pangan sering kali dipicu oleh rantai distribusi yang terlalu panjang dan kurangnya fasilitas penyimpanan yang memadai di tingkat desa. Dengan hadirnya koperasi desa yang terintegrasi, petani tidak perlu lagi khawatir kehilangan modal akibat harga jual yang merosot tajam saat panen raya tiba.

Di sisi lain, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya besar pemerintah dalam menyukseskan program makan bergizi gratis yang dicanangkan presiden. Pasokan bahan baku pangan berkualitas seperti beras dan ikan segar akan disuplai langsung dari hasil serapan koperasi desa setempat. Skema ini tidak hanya menjamin ketersediaan pangan bergizi bagi anak-anak, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian mikro di wilayah pedesaan secara berkelanjutan.

Bersamaan dengan pengaktifan puluhan ribu koperasi tersebut, pemerintah juga melakukan pembenahan internal secara menyeluruh di tubuh SPPG. Presiden bahkan telah mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap oknum-oknum yang kedapatan menyalahgunakan program rakyat ini. Zulhas menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan 36.000 koperasi pertama berjalan sukses sebelum melakukan ekspansi di tahun berikutnya.