Uptodai.com - Tuduhan bahwa Microsoft dukung militer Israel dalam melancarkan serangan di Gaza kini mencuat ke publik setelah seorang mantan karyawannya buka suara. Nour, seorang mantan Teknisi Lingkungan Kritis di pusat data Microsoft Italia, mengungkapkan kekecewaannya terhadap mantan perusahaannya tersebut. Ia menuding infrastruktur cloud Azure memiliki peran aktif dalam mendukung operasi militer dan perluasan sistem pengawasan di Palestina.

Laporan dari The Guardian pada Agustus 2025 memperkuat tuduhan ini dengan mengungkap penyimpanan data panggilan yang dicegat dari warga Palestina. Unit intelijen platform Azure diduga menyimpan data raksasa hingga mencapai 11.500 terabyte di server Belanda dan Irlandia. Informasi sensitif ini disinyalir digunakan secara langsung untuk mendukung analisis intelijen taktis di medan perang.

Nour juga menuduh adanya pemindahan data secara rahasia setelah penyelidikan media mulai tercium pada tahun 2025. Microsoft bersama otoritas Israel dikabarkan memindahkan data hasil intersepsi dari server Eropa langsung ke pusat data lokal di Israel. Meski demikian, belum ada bukti fisik yang mengonfirmasi adanya transfer data ilegal tersebut secara langsung.

Pihak manajemen Microsoft sendiri membantah keras tuduhan bahwa teknologi mereka digunakan untuk pengawasan massal terhadap warga sipil. Presiden Microsoft, Brad Smith, menyatakan bahwa pihaknya tidak menemukan bukti penyalahgunaan Azure untuk menargetkan warga sipil di Gaza. Sebagai langkah preventif, raksasa teknologi ini mengklaim telah menonaktifkan layanan tertentu pada unit Kementerian Pertahanan Israel.

Keterlibatan Raksasa Teknologi dalam Konflik Global

Fenomena keterlibatan korporasi teknologi global dalam konflik geopolitik sebenarnya bukan hal baru di Silicon Valley. Sebelum kasus Microsoft mencuat, publik telah menyoroti Project Nimbus, sebuah kontrak senilai 1,2 miliar dolar AS antara Google, Amazon, dan pemerintah Israel. Proyek tersebut memicu gelombang protes serupa dari para insinyur software yang menolak teknologi kecerdasan buatan mereka digunakan untuk tujuan militer.

Ketegangan etis ini terus meningkat seiring dengan semakin canggihnya algoritma penargetan militer berbasis kecerdasan buatan (AI). Banyak pekerja teknologi merasa bahwa kode yang mereka tulis kini bertransformasi menjadi senjata mematikan di zona konflik seperti Gaza. Hal ini memicu krisis moral di kalangan profesional muda yang menuntut transparansi penuh atas penggunaan produk yang mereka ciptakan.

Gerakan No Azure for Apartheid

Keputusan Nour untuk mengundurkan diri setelah dua tahun bekerja menjadi pemantik gerakan perlawanan internal yang lebih besar. Ia kini aktif memimpin kampanye kolektif karyawan yang dikenal dengan nama “No Azure for Apartheid”. Kelompok ini terus menggalang dukungan melalui aksi protes di tempat kerja dan demonstrasi publik guna mendesak Microsoft memutus kontrak militernya.